VAKSINASI

Jokowi Ingin Herd Immunity di Sektor Jasa Keuangan Tercapai Agustus

Dian Kurniati | Rabu, 16 Juni 2021 | 10:31 WIB
Jokowi Ingin Herd Immunity di Sektor Jasa Keuangan Tercapai Agustus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan kepada awak media setelah meninjau vaksinasi Covid-19 untuk pelaku sektor jasa keuangan di Tennis Indoor Senayan, Rabu (16/6/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin vaksinasi Covid-19 di berbagai sektor ekonomi terus dipercepat, termasuk pada jasa keuangan.

Jokowi mengatakan peningkatan kapasitas harian vaksinasi akan membuat kekebalan komunal atau herd immunity lebih cepat tercapai. Khusus pada sektor jasa keuangan, dia menargetkan herd immunity Covid-19 dapat tercapai pada Agustus 2021.

"Saya harapkan semua daerah bisa memperbanyak, meningkatkan vaksinasinya sehingga kecepatan vaksinasi di sektor jasa keuangan segera mencapai herd immunity paling tidak, maksimum, di bulan Agustus," katanya seusai meninjau vaksinasi Covid-19 untuk pelaku sektor jasa keuangan di Tennis Indoor Senayan, Rabu (16/6/2021).

Baca Juga:
Pasca-Pandemi, Negara-negara Mulai Perketat Pemberian Insentif Pajak

Jokowi mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19. Pada sektor jasa keuangan, vaksinasi hari ini diberikan kepada 10.000 peserta dan ditargetkan mencapai 100.000 orang dalam sepekan.

Menurutnya, vaksinasi massal pada pelaku jasa keuangan tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi di semua daerah di Indonesia. Dengan percepatan vaksinasi itu, dia berharap penyebaran Covid pada sektor jasa keuangan dapat berkurang.

Secara umum, Jokowi juga menargetkan pemberian vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat dapat terus meningkat dari saat ini 500.000 dosis per hari menjadi 1 juta dosis per hari mulai Juli 2021.

Baca Juga:
Kelas Menengah Indonesia Turun, Jokowi: Problem di Hampir Semua Negara

"Kami berharap kecepatan [vaksinasi] ini bisa dilakukan sektor-sektor yang lain dalam waktu yang secepat-cepatnya," ujarnya.

Hari ini, Jokowi untuk kedua kalinya meninjau vaksinasi Covid-19 pelaku sektor jasa keuangan di Tennis Indoor Senayan. Dia didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso.

Pada akhir Maret lalu, Jokowi juga meninjau vaksinasi Covid-19 pelaku sektor jasa keuangan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat itu, dia menyatakan ingin aktivitas ekonomi di sektor keuangan, terutama di pasar modal dan perbankan, segera normal setelah menerima vaksinasi agar perekonomian dapat kembali pulih. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Rabu, 09 Oktober 2024 | 10:45 WIB KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jokowi Tetapkan 2 KEK Baru di BSD Kabupaten Tangerang dan Batam

Minggu, 06 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pindah Ibu Kota ke IKN, Presiden Jokowi: Jangan Dikejar-kejar

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja