SIDAK LAYANAN TAX AMNESTY

Jokowi: Dana Tax Amnesty Tembus Rp3.000 Triliun

Redaksi DDTCNews | Kamis, 29 September 2016 | 09:03 WIB
Jokowi: Dana Tax Amnesty Tembus Rp3.000 Triliun

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis aliran dana tax amnesty hingga Rabu (28/9) akan menembus angka Rp3.000 triliun. Pasalnya, pagi tadi jumlah dana tax amnesty yang masuk sudah mencapai Rp2.700 triliun.

Hal itu diungkapkannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan KPP Madya Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/9).

“Pergerakan seperti ini harus kita sadari ada momentum trust, ada kepercayaan.,” katanya seperti dikutip laman Kementerian Keuangan.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Dia menilai sampai dengan saat ini capaian penerimaan tax amnesty di Indonesia terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah menerapkan tax amnesty.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengapresiasi antusiasme masyarakat hingga rela mengantre untuk mengikuti tax amnesty. Dia juga sempat berbincang dengan beberapa wajib pajak.

“Ini kan sebuah kesadaran yang sangat baik, yang momentumnya harus kita gunakan untuk memperluas dan meningkatkan basis pajak kita. Itu penting sekali,” tambahnya.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Saat salah seorang wajib pajak memintanya untuk memperpanjang periode pertama tax amnesty, Jokowi menjawab seharusnya wajib pajak bisa benar-benar memanfaatkan tenggat waktu yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Dalam sidak tersebut Jokowi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Jumat, 18 Oktober 2024 | 10:30 WIB KOTA SERANG

Kejar Pendapatan Daerah, Kota Ini Bakal Bentuk Tim Intelijen Pajak

Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN