SIDAK LAYANAN TAX AMNESTY

Jokowi: Dana Tax Amnesty Tembus Rp3.000 Triliun

Redaksi DDTCNews | Kamis, 29 September 2016 | 09:03 WIB
Jokowi: Dana Tax Amnesty Tembus Rp3.000 Triliun

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis aliran dana tax amnesty hingga Rabu (28/9) akan menembus angka Rp3.000 triliun. Pasalnya, pagi tadi jumlah dana tax amnesty yang masuk sudah mencapai Rp2.700 triliun.

Hal itu diungkapkannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan KPP Madya Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/9).

“Pergerakan seperti ini harus kita sadari ada momentum trust, ada kepercayaan.,” katanya seperti dikutip laman Kementerian Keuangan.

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Dia menilai sampai dengan saat ini capaian penerimaan tax amnesty di Indonesia terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah menerapkan tax amnesty.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengapresiasi antusiasme masyarakat hingga rela mengantre untuk mengikuti tax amnesty. Dia juga sempat berbincang dengan beberapa wajib pajak.

“Ini kan sebuah kesadaran yang sangat baik, yang momentumnya harus kita gunakan untuk memperluas dan meningkatkan basis pajak kita. Itu penting sekali,” tambahnya.

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Saat salah seorang wajib pajak memintanya untuk memperpanjang periode pertama tax amnesty, Jokowi menjawab seharusnya wajib pajak bisa benar-benar memanfaatkan tenggat waktu yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Dalam sidak tersebut Jokowi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?