Jokowi Buka Suara Soal Kenaikan BBM Subsidi, Minta Dihitung Hati-Hati

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, dalam waktu dekat. Khusus Pertalite, bahkan dikabarkan akan ada kenaikan dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.

Menanggapi isu ini, Jokowi tidak menampik atau membenarkan. Dia meminta jajarannya untuk melakukan perhitungan secara terperinci terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Semuanya saya suruh hitung betul, hitung betul sebelum diputuskan," ujar Presiden Jokowi usai meninjau proses renovasi TMII dilansir Sekretariat Kabinet, Selasa (23/8/2022).

Perhitungan cermat, ujar Jokowi, perlu dilakukan lantaran produk BBM seperti Pertalite dan Solar banyak dikonsumsi masyarakat. Artinya, dinamika atas harga ikut memengaruhi hajat hidup orang banyak. Dia pun meminta jajarannya berhati-hati atas dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga Pertalite.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," kata Jokowi.

Selain daya beli dan konsumsi masyarakat, presiden juga mengingatkan jajarannya terhadap kenaikan inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite.

"Kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Pekan lalu, sinyal kuat soal kenaikan BBM bersubsidi disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Baca Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik.

Luhut mengatakan subsidi dan kompensasi BBM telah memberikan beban besar terhadap APBN dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dalam APBN 2022, pagu subsidi energi dan kompensasi mencapai Rp502 triliun.

"Mungkin minggu depan Presiden [Jokowi] akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini," ujar Luhut, pekan lalu.

Luhut mengatakan pemerintah tak mungkin selamanya memberikan subsidi di tengah lonjakan harga minyak bumi dalam beberapa bulan terakhir. (sap)