BELGIA

Joe Biden Diyakini Bikin AS Lebih Kooperatif, Ini Kata Komisi Eropa

Muhamad Wildan | Senin, 16 November 2020 | 16:50 WIB
Joe Biden Diyakini Bikin AS Lebih Kooperatif, Ini Kata Komisi Eropa

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews – Uni Eropa optimistis terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS bakal memperbaiki hubungan antara AS dan Uni Eropa yang sempat renggang akibat perbedaan pandangan mengenai proposal sistem perpajakan atas ekonomi digital.

Presiden European Commission Ursula von der Leyen berharap terpilihnya Biden akan membuat AS lebih kooperatif dalam negosiasi berbagai proposal seperti perdagangan internasional, perpajakan, dan masalah lingkungan.

"Kami percaya perdebatan yang selama ini terjadi bisa dijembatani," ujar von der Leyen seperti dilansir Tax Notes International, dikutip Senin (16/11/2020).

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Leyen menegaskan penciptaan sistem pemajakan atas ekonomi digital yang adil sangat penting untuk dilakukan. Menurutnya, penghindaran pajak yang selama ini dilakukan oleh korporasi digital sudah tidak dapat ditoleransi.

“Fenomena ini makin mempertegas urgensi tercapainya konsensus atas pemajakan ekonomi digital dan pajak minimum global. Target Uni Eropa tetap sejalan dengan solusi global yang ditawarkan pada proposal OECD," ujar Leyen.

Seperti diketahui, Uni Eropa menuding Pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump berupaya menghalangi tercapainya konsensus atas Pillar 1: Unified Approach. Kondisi itu juga membuat target pencapaian konsensus pemajakan ekonomi digital terpaksa molor.

Uni Eropa berkomitmen menerapkan pajak digital atau digital service tax (DST) bila konsensus atas Pillar 1 tidak tercapai sesuai dengan tenggat waktu yang ditargetkan. Prancis bahkan berkomitmen untuk menerapkan DST dengan tarif 3% pada Januari 2021. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan