BELGIA

Joe Biden Diyakini Bikin AS Lebih Kooperatif, Ini Kata Komisi Eropa

Muhamad Wildan | Senin, 16 November 2020 | 16:50 WIB
Joe Biden Diyakini Bikin AS Lebih Kooperatif, Ini Kata Komisi Eropa

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews – Uni Eropa optimistis terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS bakal memperbaiki hubungan antara AS dan Uni Eropa yang sempat renggang akibat perbedaan pandangan mengenai proposal sistem perpajakan atas ekonomi digital.

Presiden European Commission Ursula von der Leyen berharap terpilihnya Biden akan membuat AS lebih kooperatif dalam negosiasi berbagai proposal seperti perdagangan internasional, perpajakan, dan masalah lingkungan.

"Kami percaya perdebatan yang selama ini terjadi bisa dijembatani," ujar von der Leyen seperti dilansir Tax Notes International, dikutip Senin (16/11/2020).

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Leyen menegaskan penciptaan sistem pemajakan atas ekonomi digital yang adil sangat penting untuk dilakukan. Menurutnya, penghindaran pajak yang selama ini dilakukan oleh korporasi digital sudah tidak dapat ditoleransi.

“Fenomena ini makin mempertegas urgensi tercapainya konsensus atas pemajakan ekonomi digital dan pajak minimum global. Target Uni Eropa tetap sejalan dengan solusi global yang ditawarkan pada proposal OECD," ujar Leyen.

Seperti diketahui, Uni Eropa menuding Pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump berupaya menghalangi tercapainya konsensus atas Pillar 1: Unified Approach. Kondisi itu juga membuat target pencapaian konsensus pemajakan ekonomi digital terpaksa molor.

Uni Eropa berkomitmen menerapkan pajak digital atau digital service tax (DST) bila konsensus atas Pillar 1 tidak tercapai sesuai dengan tenggat waktu yang ditargetkan. Prancis bahkan berkomitmen untuk menerapkan DST dengan tarif 3% pada Januari 2021. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Senin, 23 Desember 2024 | 15:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?