Jembatan Glidik II Putus, Setoran Pajak dari Penjualan Pasir Terganggu

LUMAJANG, DDTCNews - Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lumajang berpotensi tidak mampu mencapai target akibat terputusnya Jembatan Glidik II yang menghubungkan Lumajang dengan Malang.

Akibat terputusnya jembatan, penambang pasir di Kabupaten Lumajang belum bisa menjual pasirnya ke pembeli yang mayoritas berada di luar kabupaten. Alhasil, kinerja setoran pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dari galian pasir bakal tertekan.

"Di Kecamatan Pronojiwo, ada 8 pemegang IUP OP aktif. Akibat jembatan Glidik terputus otomatis jual beli pasir terkendala sehingga berpotensi turunnya pajak MBLB," kata Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional BPRD Pemkab Lumajang Rasmin, dikutip pada Minggu (16/7/2023).

Rasmin menuturkan realisasi setoran pajak MBLB di Kabupaten Lumajang hingga Juli 2023 sudah mencapai Rp3,1 miliar. Bila tidak ada penjualan pasir, Kabupaten Lumajang berpotensi kehilangan penerimaan pajak senilai Rp500 juta per bulan.

"Diperkirakan pendapatan pajak sektor MBLB bakal mengalami penurunan Rp500 juta per bulan dampak banjir lahar yang menerjang jembatan Glidik II itu," tuturnya seperti dilansir jatimhariini.co.id.

Sepanjang jembatan Glidik II belum dibangun kembali pascabanjir lahar, kinerja penerimaan pajak MBLB tidak akan mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD 2023.

"Kondisi tersebut akan terus berlanjut. Sampai kapan? yah hingga dilakukannya perbaikan atau pembangunan kembali jembatan penghubung Lumajang-Malang," tutur Rasmin.

Untuk diketahui, jembatan Glidik II yang menghubungkan Lumajang dan Malang terputus akibat terjangan lahar dingin dari Gunung Semeru. Kementerian PUPR pun berencana untuk membangun jembatan baru dalam waktu 4 bulan. (rig)