KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Jelang Panen Raya, Pemerintah Setop Impor Jagung

Muhamad Wildan | Senin, 18 Maret 2024 | 09:00 WIB
Jelang Panen Raya, Pemerintah Setop Impor Jagung

Petani memanen jagung hibrida bioteknologi NK Pendekar Sakti di Desa Banyubang, Solokuro, Lamongan, Jawa Timur, Selasa (27/2/2024). ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memutuskan untuk menyetop importasi jagung guna menyerap hasil produksi dalam negeri menjelang musim panen raya dalam waktu dekat.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bila impor tidak disetop, harga jagung di tingkat produsen dikhawatirkan turun.

"Ini tentunya menyikapi angka produksi jagung yang semakin naik seiring panen raya. Terlebih ada surplus antara produksi dan konsumsi, sehingga progres positif seperti ini harus dapat kita manfaatkan secara optimal untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga jagung di hulu maupun hilir," ujar Arief, dikutip Senin (18/3/2024).

Baca Juga:
Direvisi Lagi! Aturan Kepabeanan Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

Untuk mempermudah koordinasi penyerapan jagung petani, Kementerian Pertanian akan menyiapkan data lokasi panen, petani jagung, dan kelompok petani jagung by name by address.

Para produsen ini akan dihubungkan dengan para konsumen yakni peternak, feedmill, dan non feedmill saat panen raya. Adapun panen raya jagung diperkirakan akan mencapai puncaknya pada April 2024.

"Concern kita adalah mengutamakan produksi dalam negeri, sehingga saat menjelang panen raya jagung seperti sekarang ini, pemerintah memutuskan untuk menghentikan importasi jagung pakan. Kita berharap kebutuhan pakan para peternak dapat dipenuhi dari hasil panen petani kita," ujar Arief.

Baca Juga:
Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Perlu diketahui, Bulog telah melakukan importasi jagung pakan sejak akhir 2023 guna memenuhi kebutuhan para peternak yang saat itu kesulitan mendapatkan bahan baku pakan.

Mengingat harga jagung pakan adalah salah satu unsur pembentuk harga daging ayam dan telur ayam, impor jagung dianggap perlu guna menstabilkan harga daging ayam dan telur ayam di tingkat hilir.

"Dengan kita setop importasi jagung jelang panen raya, importasi yang dilakukan pemerintah mempertimbangkan harga jagung di tingkat petani. Ini momentum bagi kita untuk menyerap sebanyak-banyaknya produksi dalam negeri," kata Arief. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi