KEBIJAKAN MONETER

Jelang Idulfitri, BI Siapkan Uang Tunai Lebih Banyak dari Tahun Lalu

Muhamad Wildan | Rabu, 14 April 2021 | 17:08 WIB
Jelang Idulfitri, BI Siapkan Uang Tunai Lebih Banyak dari Tahun Lalu

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) akan menyiapkan uang tunai senilai Rp152,14 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang Ramadan dan Idulfitri tahun ini.

Otoritas moneter menyatakan jumlah uang tunai yang disediakan pada tahun ini meningkat 39,33% dibandingkan dengan nilai pada Ramadan dan Idulfitri tahun lalu. Adapun uang tunai yang disiapkan BI pada tahun lalu hanya senilai Rp109,2 triliun.

"Penyediaan kebutuhan uang tunai tersebut telah memperhatikan berbagai asumsi makroekonomi terkini dan kondisi terkait penyebaran pandemi Covid-19," tulis BI dalam keterangan resminya, Rabu (14/4/2021).

Baca Juga:
Bingkisan Natal Tidak Kena Pajak Natura Asalkan Penuhi Ketentuan Ini

Dengan mempertimbangkan kondisi Covid-19 terkini serta aspek kesehatan masyarakat, layanan penukaran uang rupiah pada periode Ramadan dan Idulfitri dilakukan melalui kantor bank yang tersebar di seluruh Indonesia.

Agar layanan penukaran yang rupiah makin terjangkau, outlet layanan penukaran pada tahun ini mencapai 4.608 jaringan kantor bank. Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu yang hanya sebanyak 3.742 jaringan kantor bank.

"Masyarakat dapat memperoleh layanan penukaran tersebut mulai tanggal 12 April hingga 11 Mei 2021," tulis BI.

Baca Juga:
BI Ungkap Dampak Tarif PPN 12 Persen Terhadap Inflasi ‘Tidak Besar’

Meskipun uang tunai yang disediakan meningkat, BI mengimbau masyarakat untuk menggunakan transaksi nontunai seperti digital banking, uang elektronik, dan QRIS karena pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Agar pembayaran nontunai dapat berjalan optimal sejalan dengan imbauan pemerintah, terdapat beberapa program yang diluncurkan BI. Beberapa di antaranya adalah penyesuaian BI Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI), paket regulasi kartu kredit untuk menopang konsumsi, elektronifikasi bansos, dan perluasan adopsi QRIS. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak