AMERIKA SERIKAT

Jaksa Agung Janji Penyelidikan Data Wajib Pajak Bocor Jadi Prioritas

Muhamad Wildan | Kamis, 10 Juni 2021 | 15:00 WIB
Jaksa Agung Janji Penyelidikan Data Wajib Pajak Bocor Jadi Prioritas

Jaksa Agung AS Merrick Garland. (foto: usatoday.com/Kevin Dietsch)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Jaksa Agung AS Merrick Garland bersumpah akan melacak pihak yang telah membocorkan data dan informasi wajib pajak seperti Warren Buffet, Elon Musk, dan Jeff Bezos kepada ProPublica.

"Saya berjanji kepada Anda, itu akan menjadi prioritas saya," kata Garland kepada para anggota Senat AS, dikutip pada Kamis (10/6/2021).

Garland menuturkan kebocoran data para wajib pajak tersebut mengingatkan dirinya pada skandal Watergate pada 1974 di bawah pemerintahan Presiden AS Richard Nixon.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Kala itu, Nixon menyalahgunakan data wajib pajak di Internal Revenue Service (IRS) untuk menindak musuh politiknya. Secara diskriminatif, Nixon menggunakan data SPT untuk melawan musuh-musuh politiknya.

"Ini masalah yang sangat serius. Setiap orang memiliki hak atas kerahasian data dan informasi pajaknya," ujar Garland seperti dilansir cnbc.com.

ProPublica baru-baru ini merilis pemberitaan tentang jumlah pajak yang dibayar oleh orang-orang terkaya AS, mulai dari Warren Buffett, CEO Tesla Elon Musk, CEO Amazon Jeff Bezos, hingga George Soros.

Baca Juga:
Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Dari data tersebut, ProPublica mencatat 25 orang terkaya AS ternyata membayar pajak yang sangat minim jika dibandingkan dengan pertumbuhan kekayaan mereka.

ProPublica mengaku tidak mengetahui identitas dari pihak yang membocorkan data dan informasi perpajakan 25 orang terkaya AS tersebut. ProPublica bahkan tidak meminta informasi tersebut kepada pihak yang membocorkan.

ProPublica juga menegaskan telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan data dan informasi yang diterima adalah informasi yang akurat, di antaranya dengan menghubungi 25 orang kaya AS untuk dimintai klarifikasi.

Meski ketentuan pajak AS melarang setiap pihak untuk membocorkan SPT atau data yang terkandung dalam SPT, ProPublica memandang informasi perpajakan yang mereka peroleh perlu dipublikasikan kepada masyarakat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Senin, 21 Oktober 2024 | 19:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sertel Kena Suspend, Begini Cara Sampaikan Klarifikasi ke Ditjen Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB