AMERIKA SERIKAT

Jaksa Agung Janji Penyelidikan Data Wajib Pajak Bocor Jadi Prioritas

Muhamad Wildan | Kamis, 10 Juni 2021 | 15:00 WIB
Jaksa Agung Janji Penyelidikan Data Wajib Pajak Bocor Jadi Prioritas

Jaksa Agung AS Merrick Garland. (foto: usatoday.com/Kevin Dietsch)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Jaksa Agung AS Merrick Garland bersumpah akan melacak pihak yang telah membocorkan data dan informasi wajib pajak seperti Warren Buffet, Elon Musk, dan Jeff Bezos kepada ProPublica.

"Saya berjanji kepada Anda, itu akan menjadi prioritas saya," kata Garland kepada para anggota Senat AS, dikutip pada Kamis (10/6/2021).

Garland menuturkan kebocoran data para wajib pajak tersebut mengingatkan dirinya pada skandal Watergate pada 1974 di bawah pemerintahan Presiden AS Richard Nixon.

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kala itu, Nixon menyalahgunakan data wajib pajak di Internal Revenue Service (IRS) untuk menindak musuh politiknya. Secara diskriminatif, Nixon menggunakan data SPT untuk melawan musuh-musuh politiknya.

"Ini masalah yang sangat serius. Setiap orang memiliki hak atas kerahasian data dan informasi pajaknya," ujar Garland seperti dilansir cnbc.com.

ProPublica baru-baru ini merilis pemberitaan tentang jumlah pajak yang dibayar oleh orang-orang terkaya AS, mulai dari Warren Buffett, CEO Tesla Elon Musk, CEO Amazon Jeff Bezos, hingga George Soros.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Dari data tersebut, ProPublica mencatat 25 orang terkaya AS ternyata membayar pajak yang sangat minim jika dibandingkan dengan pertumbuhan kekayaan mereka.

ProPublica mengaku tidak mengetahui identitas dari pihak yang membocorkan data dan informasi perpajakan 25 orang terkaya AS tersebut. ProPublica bahkan tidak meminta informasi tersebut kepada pihak yang membocorkan.

ProPublica juga menegaskan telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan data dan informasi yang diterima adalah informasi yang akurat, di antaranya dengan menghubungi 25 orang kaya AS untuk dimintai klarifikasi.

Meski ketentuan pajak AS melarang setiap pihak untuk membocorkan SPT atau data yang terkandung dalam SPT, ProPublica memandang informasi perpajakan yang mereka peroleh perlu dipublikasikan kepada masyarakat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 13:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Coretax Berlaku Nanti, Masih Bisa Minta Dokumen Dikirim Secara Fisik?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?