Jaga Anggaran, Pajak Bahan Bakar Dinaikkan

HANOI, DDTCNews – Kementerian Keuangan Vietnam akan segera menaikkan pajak bahan bakar atas bensin dan minyak tanah guna mendongkrak penerimaan negara. Kenaikan pajak ini menjadi alternatif, lantaran Pemerintah Vietnam harus memangkas pajak impor sebagai persyaratan untuk memenuhi komitmen internasional.

Direktur Kebijakan Kementerian Keuangan Vietnam Nguyễn Đình Thi mengatakan sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, pajak bensin akan dinaikkan dari VND1.000 – 4.000 saat ini menjadi VND3.000 – 8.000 per liter.

“Proposal tersebut merupakan bagian dari Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Lingkungan yang akan disampaikan ke Majelis Nasional untuk direvisi pada Oktober 2017,” ungkapnya dalam sebuah konferensi, Selasa (30/5).

Adapun untuk minyak tanah, pajak yang diajukan adalah VND2.000 dari saat ini hanya sebesar VND300. Menurut Thi, kenaikan pajak diperlukan di tengah integrasi internasional Vietnam yang harus memenuhi komitmen internasional, serta untuk melindungi kepentingan nasional.

“Harga bensin dan minyak tanah di Vietnam masih lebih rendah dari 136 negara, termasuk negara di ASEAN seperti Laos, Filipina dan Singapura,” tuturnya.

Di Vietnam, pajak untuk bensin (termasuk atas konsumsi khusus, perlindungan lingungaan, dan PPN) ditetapkan 37,5% dari harga jual. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Korea 70%, Thailand 67%, Laos 56% dan Kamboja 40%. “Kenaikan tersebut akan membantu kita mengatasi fluktuasi harga minyak yang signifikan di pasar global,” kata Thi.

Pajak tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya melindungi lingkungan dan mendorong penggunaan produk ramah lingkungan. Jika disahkan oleh Majelis Nasional, Undang-Undang tersebut akan mulai berlaku pada 2018, sehingga tidak akan mempengaruhi harga bensin dan minyak tahun ini.

Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, seperti dilansir vietnamnews.vn, Kementerian Keuangan juga mengusulkan untuk menaikkan pajak atas cairan hidroklororofluorokarbon dan kantong plastik, dalam upaya untuk membatasi penggunaan produk-produk berbahaya lingkungan ini. (Amu)