VIETNAM

Jaga Anggaran, Pajak Bahan Bakar Dinaikkan

Redaksi DDTCNews | Jumat, 02 Juni 2017 | 11:08 WIB
Jaga Anggaran, Pajak Bahan Bakar Dinaikkan

HANOI, DDTCNews – Kementerian Keuangan Vietnam akan segera menaikkan pajak bahan bakar atas bensin dan minyak tanah guna mendongkrak penerimaan negara. Kenaikan pajak ini menjadi alternatif, lantaran Pemerintah Vietnam harus memangkas pajak impor sebagai persyaratan untuk memenuhi komitmen internasional.

Direktur Kebijakan Kementerian Keuangan Vietnam Nguyễn Đình Thi mengatakan sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, pajak bensin akan dinaikkan dari VND1.000 – 4.000 saat ini menjadi VND3.000 – 8.000 per liter.

“Proposal tersebut merupakan bagian dari Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Lingkungan yang akan disampaikan ke Majelis Nasional untuk direvisi pada Oktober 2017,” ungkapnya dalam sebuah konferensi, Selasa (30/5).

Baca Juga:
Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Adapun untuk minyak tanah, pajak yang diajukan adalah VND2.000 dari saat ini hanya sebesar VND300. Menurut Thi, kenaikan pajak diperlukan di tengah integrasi internasional Vietnam yang harus memenuhi komitmen internasional, serta untuk melindungi kepentingan nasional.

“Harga bensin dan minyak tanah di Vietnam masih lebih rendah dari 136 negara, termasuk negara di ASEAN seperti Laos, Filipina dan Singapura,” tuturnya.

Di Vietnam, pajak untuk bensin (termasuk atas konsumsi khusus, perlindungan lingungaan, dan PPN) ditetapkan 37,5% dari harga jual. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Korea 70%, Thailand 67%, Laos 56% dan Kamboja 40%. “Kenaikan tersebut akan membantu kita mengatasi fluktuasi harga minyak yang signifikan di pasar global,” kata Thi.

Baca Juga:
Tarif PPN RI Dibandingkan dengan Singapura-Vietnam, DJP Buka Suara

Pajak tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya melindungi lingkungan dan mendorong penggunaan produk ramah lingkungan. Jika disahkan oleh Majelis Nasional, Undang-Undang tersebut akan mulai berlaku pada 2018, sehingga tidak akan mempengaruhi harga bensin dan minyak tahun ini.

Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, seperti dilansir vietnamnews.vn, Kementerian Keuangan juga mengusulkan untuk menaikkan pajak atas cairan hidroklororofluorokarbon dan kantong plastik, dalam upaya untuk membatasi penggunaan produk-produk berbahaya lingkungan ini. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?