Jadi Buron 4 Tahun, Bos Swasta Pengemplang Pajak Ditangkap di Bogor

JAKARTA, DDTCNews - Tersangka pengemplang pajak berinisial IH diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI di Kantor Kejari Jakarta Utara, awal Mei ini. Tersangka yang merupakan seorang direktur perusahaan swasta, PT ATNA, sudah menjadi buron selama 4 tahun sejak 2019.

Penyerahan tersangka IH dilakukan oleh Tim Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak (DJP) dan disaksikan oleh personel Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, Kejari Jakarta Utara, dan penasihat hukum tersangka.

"Tersangka dibekuk di sebuah apartemen berlokasi di Sentul, Bogor pada 6 Maret 2023 lalu. Tersangka IH telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri sampai dengan dilakukannya kegiatan Tahap II [penyerahan tersangka dan barang bukti]," tulis DJP dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Selasa (9/5/2023).

Dalam kasus tindak pidana perpajakan ini, IH disangkakan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39A huruf a Undang-Undang 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sejak Januari 2013 hingga Desember 2014, IH diduga kuat melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap serta menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

"Atas perbuatan yang dilakukan oleh IH melalui perusahaan yang dipimpinnya yaitu PT ATNA, negara telah dirugikan sebesar Rp5,62 miliar," tulis DJP dalam rilisnya.

Sebagai konsekuensi atas perbuatannya, IH dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selama minimal 6 bulan hingga 6 tahun serta denda sebesar minimal 2 sampai dengan 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Setelah kegiatan Tahap II, tersangka IH diboyong ke Rutan Salemba Jakarta Pusat untuk ditahan sampai dengan proses persidangan.

DJP menegaskan akan terus konsisten bersinergi dengan para aparat penegak hukum lainnya dalam menindak tegas pengemplang pajak demi terwujudnya penegakan hukum pidana pajak yang berkeadilan. (sap)