TARGET PENERIMAAN PAJAK

Ini Upaya Pemerintah Genjot Penerimaan

Awwaliatul Mukarromah | Kamis, 30 Juni 2016 | 10:54 WIB
Ini Upaya Pemerintah Genjot Penerimaan

JAKARTA, DDTCNews - Pendapatan Negara dan Hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.786,2 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.539,2 triliun.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan, untuk mencapai target penerimaan perpajakan tersebut, pemerintah salah satunya akan menggenjot melalui program pengampunan pajak (tax amnesty).

Selain itu, tambahnya, pemerintah juga akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai.

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

“Di luar tax amnesty, kita akan melakukan ekstensifikasi, kita akan mencari wajib pajak yang selama ini masih belum terjangkau,” jelas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam konferensi pers terkait APBN-P 2016 di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (29/06).

Upaya lain yang akan ditempuh pemerintah, lanjutnya, adalah menggenjot potensi penerimaan dari wajib pajak orang pribadi, yang telah mulai dilakukan sejak awal tahun 2016 ini.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) nakal yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya secara benar.

“Kita juga akan melakukan pemeriksaan PMA yang selama ini diduga menghindari pajak, karena selalu mengklaim rugi,” katanya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?