PEREKONOMIAN NASIONAL

Ini Tanggapan Darmin Soal Pilpres AS

Redaksi DDTCNews | Kamis, 10 November 2016 | 10:30 WIB
Ini Tanggapan Darmin Soal Pilpres AS

Donald Trump, presiden AS ke-45 yang baru saja terpilih

JAKARTA, DDTCNews - Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) yang tengah jadi pembicaraan dunia tidak akan memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Meski demikian, tetap ada kemungkinan kecil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Pilpres AS akan memberikan dampak pada pasar. Menurutnya dampak yang berimbas pada pasar hanya akan berlangsung sementara dan tidak akan lama.

"Hal yang terpenting untuk pemerintah Indonesia, yaitu harus mampu menjaga fundamental ekonomi supaya tetap dalam kondisi yang baik. Pemerintah juga harus tetap waspada untuk mengantisipasi beberapa hal yang berada di luar proyeksinya," ujarnya di Jakarta, Rabu (9/11).

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Ia menyadari dampak Pilpres AS tidak akan menyebabkan kekhawatiran yang berlebih kepada pemerintah Indonesia. Kondisi pasar Indonesia diproyeksikannya hanya akan mengalami penurunan yang sangat kecil jika kondisi pasar di AS tidak positif.

Darmin menegaskan kondisi perekonomian Indonesia akan tetap dalam kondisi yang baik, dan sama sekali tidak terpengaruh atas hasil Pilpres AS. Pemerintah akan tetap melanjutkan berbagai langkah untuk semakin menggenjot pembangunan ekonomi Indonesia.

Namun, pemerintah tetap harus menjaga stabilitas perekonomian nasional supaya ke depannya pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Pemerintah telah merevisi sejumlah regulasi guna memperkuat daya saing Indonesia terhadap sejumlah negara lainnya.

Baca Juga:
Tersisa 1% NPWP Belum Padan dengan NIK, DJP Instruksikan Ini ke WP

Selain itu, Darmin meyakini suku bunga tidak akan mengalami peningkatan, karena peningkatan suku bunga hanya akan dilakukan jika kondisi ekonomi AS membaik.

Di sisi lain, Darmin sangat mengapresiasikan Pilpres yang baru saja dilakukan di negara adidaya tersebut. Pemerintah Indonesia tidak terlalu menghiraukan siapa pun yang akan menjadi Presiden AS, namun pemerintah sangat mengapresiasikan hal tersebut sebagai hak warga negara AS. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Surplus Perdagangan Berlanjut, Sinyal Positif Ekonomi Kuartal III/2024

Senin, 14 Oktober 2024 | 08:37 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 1% NPWP Belum Padan dengan NIK, DJP Instruksikan Ini ke WP

Minggu, 13 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Rosan: Investasi Harus Ditingkatkan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja