Ini Strategi Pemerintah Tarik Investor yang Relokasi Usaha dari China

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menarik minat investor yang ingin merelokasi perusahaannya dari China ke Indonesia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan strategi itu salah satunya menyusun inisiatif pembangunan superhub sebagai sentra produksi, perdagangan, teknologi, dan keuangan. Dia meyakini pembangunan superhub itu akan membuat proses bisnis semakin efisien bagi investor.

“Penyusunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menangkap peluang relokasi investasi dari China ke Asia Tenggara, terutama di tengah masa pandemi Covid-19," katanya dalam sebuah webinar, Rabu (16/9/2020).

Superhub yang telah dipersiapkan yakni Koridor Bali-Nusa Tenggara, Koridor Sulawesi Utara, Koridor Batam-Bintan-Karimun-Tanjung Pinang, Kawasan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, dan Kawasan Segitiga Rebana di Jawa Barat. Dengan strategi itu, ekonomi antardaerah juga akan semakin merata.

Dia merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai 143 perusahaan asing yang berpotensi merelokasi bisnisnya ke Indonesia. Perusahaan itu di antaranya berasal dari Amerika Serikat (AS), Taiwan, Korsel, Jepang, Hong Kong, dan China dengan potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 300.000 orang.

Strategi lainnya adalah menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan DPR. Menurut Airlangga, RUU tersebut akan menguntungkan kalangan pekerja maupun pengusaha karena akan mendorong penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kompetensi pencari kerja dan produktivitas kerja.

Dia menilai transformasi tersebut akan mampu mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara pendapatan menengah, bahkan mencapai target menjadi 5 besar ekonomi terkuat di dunia pada 2045.

Pemerintah juga menyusun daftar prioritas investasi yang menggunakan pendekatan picking the winners. Daftar prioritas itu memuat bidang-bidang usaha yang akan memperoleh berbagai fasilitas, baik perpajakan maupun nonperpajakan.

Kriteria bidang usaha prioritas tersebut antara lain industri yang berorientasi ekspor, substitusi impor, padat karya, padat modal high tech, dan berbasis digital. "Diharapkan dengan daftar prioritas investasi ini, dapat menarik investasi yang bukan hanya besar, tapi juga berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

Strategi terakhir, pemerintah akan memperkuat pengembangan industri serta konektivitas transportasi dan logistik. Pemerintah akan mengembangkan koridor di sepanjang Pulau Jawa bagian utara karena secara total koridor Jawa merupakan penyumbang 38,7% dari total PDB nasional dan 53,56% terhadap total sektor industri nasional.

Airlangga optimistis pengembangan koridor ekonomi di Jawa bagian utara tersebut akan mendorong pemanfaatan kawasan peruntukan industri sebagai pusat pengungkit pertumbuhan ekonomi baru. Di wilayah itu pula, ekspor akan ikut meningkat.

Kondisi itu dikarenakan pada saat yang bersamaanm ada upaya peningkatan daya saing industri dan value chain yang mengintegrasikan kawasan industri dengan sistem pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik. (kaw)