RUU TAX AMNESTY

Ini Sikap Final Fraksi-fraksi di DPR

Redaksi DDTCNews | Senin, 27 Juni 2016 | 19:03 WIB
Ini Sikap Final Fraksi-fraksi di DPR

JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak 6 dari 10 fraksi yang ada di DPR sudah menyampaikan pandangan mini fraksinya terhadap naskah Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan di DPR, Senin (27/6).

Dari 6 fraksi itu, 5 di antaranya kompak menyetujui naskah RUU Pengampunan Pajak untuk dibawa ke sidang paripurna DPR yang dijadwalkan Selasa, (28/7). Lima fraksi ini adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Kardaya Warnika mengatakan meski keberhasilan tax amnesty masih meragukan, Indonesia tetap membutuhkannya karena situasi fiskal yang bergejolak. “Indonesia butuh dana untuk menutupi kekurangan penerimaan negara,” ujarnya.

Baca Juga:
DPR Beri Catatan Soal Tarif PPN, PMK 131 Dinilai Masih Muat Kerancuan

Juru Bicara Fraksi Golkar Soepriyatno menekankan program pengampunan pajak harus menjadi bagian dari reformasi perpajakan secara menyeluruh. Karena itu, tax amnesty harus diikuti dengan kenaikan tax ratio, pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah.

Juru Bicara Fraksi Demokrat Evi Zainal Abidin menyatakan Demokrat menyatakan setuju membawa RUU Pengampunan Pajak ke tingkat paripurna. “Tapi kami ingatkan pemerintah untuk mewaspadai praktik kecurangan, termasuk pencucian uang melalui tax amnesty,” katanya.

Juru Bicara Fraksi PAN Ahmad Najib Badratullan mengungkapkan tidak ada masalah dengan naskah RUU Tax Amnesty. Fraksinya berharap program tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara, dan negara wajib melindungi kerahasiaan data peserta tax amnesty.

Baca Juga:
Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Senada dengan PAN, Fraksi PKB berpendapat tax amnesty akan dapat meningkatkan investasi. “Kami sarankan pemerintah nutuk tetap menggencarkan sosialisasi tax amnesty di berbagai daerah supaya program ini sukses,” kata Juru Bicara Fraksi PKB Zainal Abidin.

Adapun, Juru Bicara Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram menyatakan keberatan dan belum sependapat dengan naskah RUU Pengampunan Pajak. “Kami menyerahkan pengambilan keputusan di sidang selanjutnya,” katanya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 04 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Beri Catatan Soal Tarif PPN, PMK 131 Dinilai Masih Muat Kerancuan

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:35 WIB PENGAMPUNAN PAJAK

Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

PPN 12% Hanya Untuk Barang Mewah, Potensi Pajak Cuma Rp3,2 Triliun

Rabu, 01 Januari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN 12% Cuma untuk Barang Mewah, Cucun: Keadilan bagi Kelas Menengah

BERITA PILIHAN
Kamis, 09 Januari 2025 | 19:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Ada Opsen, Pemprov Jawa Barat Beri Keringanan Pajak Kendaraan

Kamis, 09 Januari 2025 | 19:05 WIB PMK 124/2024

PMK Baru, Susunan Organisasi Ditjen Pajak (DJP) Berubah Jadi Begini

Kamis, 09 Januari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

PIC Coretax Tak Bisa Impersonate ke Akun WP Badan? Coba Langkah Ini

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Ungkap 3 Cara Agar Terhindar dari Penipuan Berkedok Petugas

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:30 WIB LAPORAN WORLD BANK

World Bank Kritik Pajak RI, Luhut: Kita Disamakan dengan Nigeria

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:15 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Kode Otorisasi DJP Via Coretax

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:00 WIB BEA CUKAI TELUK BAYUR

Sisir Pasar-Pasar, Bea Cukai Sita 35.000 Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Kamis, 09 Januari 2025 | 17:04 WIB PMK 124/2024

Peraturan Baru, Competent Authority di Bidang Perpajakan Berubah

Kamis, 09 Januari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Upaya Perluasan Basis Pajak Terhambat oleh Keterbatasan Data