Ini Sebab Insentif Pungutan Ekspor CPO Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan penurunan tarif pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya mulai 1 November 2022 pukul 00.00 WIB.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memperpanjang pungutan ekspor senilai US$0 sampai dengan Desember 2022 lantaran harga CPO saat ini masih pada kisaran US$713/metric ton (MT).

"Tetapi begitu harga naik ke US$800/MT, tarif PE US$0/MT tersebut tidak berlaku," katanya, dikutip pada Selasa (1/11/2022).

Airlangga menuturkan pengenaan pungutan US$0 untuk ekspor CPO telah berlaku sejak 15 Juli 2022. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban ekspor yang ditanggung pengusaha, sekaligus meningkat ekspor.

Melalui PMK 130/2022, pemerintah sebelumnya mengatur ekspor CPO dan produk turunannya akan dikenakan pungutan mulai 1 November 2022. Dalam hal ini, hanya tandan buah segar (TBS) yang tetap dibebaskan dari pungutan ekspor.

Pada lampiran PMK 130/2022, ekspor CPO akan dikenai pungutan ekspor senilai US$55 hingga maksimum US$240 per ton sesuai dengan harga CPO.

Keputusan memperpanjang tarif pungutan ekspor US$0 diambil melalui rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kebijakan ini diterapkan karena Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel lebih rendah daripada HIP Solar sehingga belum ada pembayaran insentif biodiesel.

Airlangga berharap penyesuaian terhadap skema tarif pungutan ekspor dapat memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri.

Kemudian, pungutan ekspor akan dikelola dan disalurkan kembali untuk fokus pembangunan industri kelapa sawit rakyat.

"Ketersediaan dana dari pungutan ekspor dapat meningkatkan akses pekebun swadaya terhadap pendanaan untuk perbaikan produktivitas kebun dan mendekatkan usaha pada sektor yang memberikan nilai tambah lebih," ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dalam hal ini, penanaman tanaman sela di lahan PSR yang mencakup komoditas jagung, kedelai, dan sorgum akan digalakkan guna mendukung program ketahanan pangan. (rig)