Ini Penjelasan DJP Soal Penerimaan Pajak yang Lesu

JAKARTA, DDTCNews – Sekitar 85% penerimaan pajak berasal dari komponen penerimaan rutin atau voluntary compliance. Kondisi ini dinilai membuat penerimaan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi.

Hal ini diungkapkan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal saat menjelaskan mengenai lesunya penerimaan hingga akhir Oktober 2019 yang lalu. Apalagi, hingga tutup tahun kemarin, Kemenkeu memaparkan penerimaan seluruh regional tidak mencapai target.

Dia menjelaskan jika dilihat secara umum, penerimaan pajak terdiri atas dua komponen. Pertama, dari penerimaan rutin atau voluntary compliance. Kedua, dari effort DJP atau enforced compliance. Keduanya akan menentukan performa indikator yang menjadi tanggung jawab otoritas pajak.

“Nah, kalau dari sisi voluntary, komposisinya sangat dominan di dalam penerimaan kita, mungkin 85%. Faktor yang paling dominan di sini adalah kondisi makro ekonomi. Tidak bisa dipungkiri lah, memang itu salah satu yang sangat signifikan berpengaruh,” kata Yon dalam wawancara khusus dengan InsideTax (majalan perpajakan bagian dari DDTCNews) pada akhir tahun lalu.

Dengan adanya permintaan yang melemah, harga jual (terutama komoditas) yang fluktuatif, dan volume perdagangan menurun, efek yang langsung terasa berada di sisi impor. Alhasil, penerimaan PPh impor dan PPN impor yang berkontribusi sekitar 18% ikut tertekan.

Yon mengatakan jika terjadi sesuatu dalam perdagangan internasional, aka nada gangguan yang cukup besar terhadap penerimaan. Hal ini mengingat sebagian bahan impor ini digunakan untuk bahan baku ekspor.

“Which is itu sebenarnya bahan baku dan barang modal yang cepat atau lambat tentu dia akan menggerus ekspor,” imbuhnya.

Tertekannya impor juga akan berpengaruh pada penyerahan dalam negeri karena sebagian besar bahan baku diperoleh importir untuk memproduksi barang dalam negeri. Dengan demikian, transmisinya akan mengganggu penerimaan pajak dalam negeri.

Selain itu, lanjut Yon, pada saat yang bersamaan, struktur penerimaan pajak saat masih sangat bergantung kepada wajib pajak besar. Dia mengatakan Kanwil Wajib Pajak Besar, Kanwil Khusus, dan KPP Madya itu sudah berkontribusi hampir 72% dari total penerimaan.

“Jadi, mereka inilah yang terkena dampak utama. Untuk saat ini, mengapa penerimaan kita sangat rendah, yang pasti pengaruh kondisi perekonomian global, regional, dan domestik yang memang tidak bagus,” katanya.

Kendati demikian, dia mengakui performa penerimaan pajak yang tidak maksimal juga dipengaruhi kapasitas administrasi perpajakan yang belum optimal. Oleh karena itu, sambung Yon, DJP tengah melalukan reformasi perpajakan. Hal ini akan berpengaruh dari sisi enforced compliance.

Bahasan mengenai penerimaan pajak dan wawancara lengkap dengan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal ada dalam majalah InsideTax edisi ke-41. Download majalah InsideTax di sini. (kaw)