KINERJA PEMERINTAHAN

Ini Kata SMI Soal 2 Tahun Jokowi-JK

Redaksi DDTCNews | Rabu, 26 Oktober 2016 | 06:01 WIB
Ini Kata SMI Soal 2 Tahun Jokowi-JK

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama 2 tahun ini pro rakyat kecil meski sempat melakukan pemangkasan terhadap sejumlah subsidi.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program pemerintah mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan karena dana subsidi diaokasikan pada sektor yang lebih produktif.

“Penerima bantuan iuran yang tadinya 88,2 juta orang, kini menjadi 92,2 juta orang. Sementara, jumlah penerima PKH (program keuarga harapan) naik dari 3,5 juta keluarga menjadi 5 juta,” ujarnya, Selasa (25/10).

Baca Juga:
Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Selain itu, pemerintah juga memperbesar jatah subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR) dari Rp30 triliun menjadi Rp100 – Rp120 triliun pada 2016.

Kenaikkan anggaran secara signifikan juga terjadi pada penyaluran dana desa yakni, dari Rp20 triliun menjadi Rp47 triliun pada 2016.

“Jadi kalau ada yang beranggapan skema subsidi turun salah. Justru ini menunjukkan kebijakan dari APBN kita lebih targeted dan menyelesaikan masalah inti, seperti kemiskinan dan investasi,” tambahnya.

Baca Juga:
Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Menurut Sri Mulyani seperti dikutip laman Setkab, perbaikan yang menyasar persoalan inti akan mampu mendongkrak produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Sementara, pemerintah juga telah menyiasati pengeluaran yang lebih taktikal dan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dari tekanan ekonomi gobal yang tak menentu. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi