JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama 2 tahun ini pro rakyat kecil meski sempat melakukan pemangkasan terhadap sejumlah subsidi.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program pemerintah mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan karena dana subsidi diaokasikan pada sektor yang lebih produktif.
“Penerima bantuan iuran yang tadinya 88,2 juta orang, kini menjadi 92,2 juta orang. Sementara, jumlah penerima PKH (program keuarga harapan) naik dari 3,5 juta keluarga menjadi 5 juta,” ujarnya, Selasa (25/10).
Selain itu, pemerintah juga memperbesar jatah subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR) dari Rp30 triliun menjadi Rp100 – Rp120 triliun pada 2016.
Kenaikkan anggaran secara signifikan juga terjadi pada penyaluran dana desa yakni, dari Rp20 triliun menjadi Rp47 triliun pada 2016.
“Jadi kalau ada yang beranggapan skema subsidi turun salah. Justru ini menunjukkan kebijakan dari APBN kita lebih targeted dan menyelesaikan masalah inti, seperti kemiskinan dan investasi,” tambahnya.
Menurut Sri Mulyani seperti dikutip laman Setkab, perbaikan yang menyasar persoalan inti akan mampu mendongkrak produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Sementara, pemerintah juga telah menyiasati pengeluaran yang lebih taktikal dan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dari tekanan ekonomi gobal yang tak menentu. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.