KINERJA PEMERINTAHAN

Ini Kata SMI Soal 2 Tahun Jokowi-JK

Redaksi DDTCNews | Rabu, 26 Oktober 2016 | 06:01 WIB
Ini Kata SMI Soal 2 Tahun Jokowi-JK

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama 2 tahun ini pro rakyat kecil meski sempat melakukan pemangkasan terhadap sejumlah subsidi.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program pemerintah mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan karena dana subsidi diaokasikan pada sektor yang lebih produktif.

“Penerima bantuan iuran yang tadinya 88,2 juta orang, kini menjadi 92,2 juta orang. Sementara, jumlah penerima PKH (program keuarga harapan) naik dari 3,5 juta keluarga menjadi 5 juta,” ujarnya, Selasa (25/10).

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selain itu, pemerintah juga memperbesar jatah subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR) dari Rp30 triliun menjadi Rp100 – Rp120 triliun pada 2016.

Kenaikkan anggaran secara signifikan juga terjadi pada penyaluran dana desa yakni, dari Rp20 triliun menjadi Rp47 triliun pada 2016.

“Jadi kalau ada yang beranggapan skema subsidi turun salah. Justru ini menunjukkan kebijakan dari APBN kita lebih targeted dan menyelesaikan masalah inti, seperti kemiskinan dan investasi,” tambahnya.

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Menurut Sri Mulyani seperti dikutip laman Setkab, perbaikan yang menyasar persoalan inti akan mampu mendongkrak produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Sementara, pemerintah juga telah menyiasati pengeluaran yang lebih taktikal dan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dari tekanan ekonomi gobal yang tak menentu. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan