KINERJA PEMERINTAHAN

Ini Kata SMI Soal 2 Tahun Jokowi-JK

Redaksi DDTCNews | Rabu, 26 Oktober 2016 | 06:01 WIB
Ini Kata SMI Soal 2 Tahun Jokowi-JK

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama 2 tahun ini pro rakyat kecil meski sempat melakukan pemangkasan terhadap sejumlah subsidi.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program pemerintah mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan karena dana subsidi diaokasikan pada sektor yang lebih produktif.

“Penerima bantuan iuran yang tadinya 88,2 juta orang, kini menjadi 92,2 juta orang. Sementara, jumlah penerima PKH (program keuarga harapan) naik dari 3,5 juta keluarga menjadi 5 juta,” ujarnya, Selasa (25/10).

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Selain itu, pemerintah juga memperbesar jatah subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR) dari Rp30 triliun menjadi Rp100 – Rp120 triliun pada 2016.

Kenaikkan anggaran secara signifikan juga terjadi pada penyaluran dana desa yakni, dari Rp20 triliun menjadi Rp47 triliun pada 2016.

“Jadi kalau ada yang beranggapan skema subsidi turun salah. Justru ini menunjukkan kebijakan dari APBN kita lebih targeted dan menyelesaikan masalah inti, seperti kemiskinan dan investasi,” tambahnya.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Menurut Sri Mulyani seperti dikutip laman Setkab, perbaikan yang menyasar persoalan inti akan mampu mendongkrak produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Sementara, pemerintah juga telah menyiasati pengeluaran yang lebih taktikal dan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dari tekanan ekonomi gobal yang tak menentu. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%