KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Ini Hasil Asesmen KSSK Soal Sistem Keuangan 2019

Redaksi DDTCNews | Rabu, 22 Januari 2020 | 10:49 WIB
Ini Hasil Asesmen KSSK Soal Sistem Keuangan 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merilis asesmen kondisi keuangan nasional pada kuartal IV/2019. Beberapa catatan diberikan terkait dinamika yang berkembang di penghujung 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rapat KSSK pada Senin (20/1/2020) menyimpulkan kondisi sistem keuangan pada kuartal terakhir tahun lalu tetap tekendali. Stabilitas yang terjaga tersebut diwarnai dengan dinamika yang terjadi baik secara global dan juga domestik.

“Stabilitas sistem keuangan yang tetap terkendali ini berlangsung di tengah ketidakpastian ekonomi global dan sorotan masyarakat kepada beberapa lembaga jasa keuangan,” katanya di Gedung Djuanda Kemenkeu, Rabu (22/1/2020).

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sri Mulyani menyampaikan dari sisi global, terdapat beberapa perkembangan positif. Salah satu perkembangan itu adalah mulai meredanya ketegangan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Arah keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang mulai jelas juga menjadi angin segar.

Dari sisi kebijakan fiskal, Sri Mulyani menuturkan pemerintah telah menjalankan APBN 2019 dengan capaian defisit sebesar 2,2% terhadap PDB. Dengan capaian tersebut, menurutnya, pemerintah berhasil menjaga rasio utang dalam batas aman.

Selain itu, APBN 2019 juga menjadi instrumen pemerintah dalam mengakselerasi perekonomian. Deretan insentif telah diberikan untuk menstimulus dunia usaha untuk terus berekspansi di tengah gejolak perekonomian global.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Insentif perpajakan menjadi andalah otoritas fiskal dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Fasilitas fiskal seperti restitusi dipercepat menjadi salah satu contoh yang diangkat Sri Mulyani sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga dunia usaha tetap bertumbuh.

"APBN sebagai sebagai alat untuk tingkatkan kegiatan investasi dan dunia usaha. Kami sudah berikan fasilitas perpajakan dengan percepatan restitusi sebagai bentuk kebijakan fiskal untuk jaga stabilitas dan pertahankan pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Sementara itu, dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) terus memperkuat bauran kebijakan. Kebijakan moneter akomodatif tetap dipertahankan, konsisten dengan perkiraan inflasi yang terkendali pada tahun lalu. Selanjutnya, KSSK akan kembali melakukan rapat pada April 2020 untuk menilai kondisi keuangan nasional pada kuartal I/2020. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak