KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Ini Hasil Asesmen KSSK Soal Sistem Keuangan 2019

Redaksi DDTCNews | Rabu, 22 Januari 2020 | 10:49 WIB
Ini Hasil Asesmen KSSK Soal Sistem Keuangan 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merilis asesmen kondisi keuangan nasional pada kuartal IV/2019. Beberapa catatan diberikan terkait dinamika yang berkembang di penghujung 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rapat KSSK pada Senin (20/1/2020) menyimpulkan kondisi sistem keuangan pada kuartal terakhir tahun lalu tetap tekendali. Stabilitas yang terjaga tersebut diwarnai dengan dinamika yang terjadi baik secara global dan juga domestik.

“Stabilitas sistem keuangan yang tetap terkendali ini berlangsung di tengah ketidakpastian ekonomi global dan sorotan masyarakat kepada beberapa lembaga jasa keuangan,” katanya di Gedung Djuanda Kemenkeu, Rabu (22/1/2020).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani menyampaikan dari sisi global, terdapat beberapa perkembangan positif. Salah satu perkembangan itu adalah mulai meredanya ketegangan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Arah keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang mulai jelas juga menjadi angin segar.

Dari sisi kebijakan fiskal, Sri Mulyani menuturkan pemerintah telah menjalankan APBN 2019 dengan capaian defisit sebesar 2,2% terhadap PDB. Dengan capaian tersebut, menurutnya, pemerintah berhasil menjaga rasio utang dalam batas aman.

Selain itu, APBN 2019 juga menjadi instrumen pemerintah dalam mengakselerasi perekonomian. Deretan insentif telah diberikan untuk menstimulus dunia usaha untuk terus berekspansi di tengah gejolak perekonomian global.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Insentif perpajakan menjadi andalah otoritas fiskal dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Fasilitas fiskal seperti restitusi dipercepat menjadi salah satu contoh yang diangkat Sri Mulyani sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga dunia usaha tetap bertumbuh.

"APBN sebagai sebagai alat untuk tingkatkan kegiatan investasi dan dunia usaha. Kami sudah berikan fasilitas perpajakan dengan percepatan restitusi sebagai bentuk kebijakan fiskal untuk jaga stabilitas dan pertahankan pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Sementara itu, dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) terus memperkuat bauran kebijakan. Kebijakan moneter akomodatif tetap dipertahankan, konsisten dengan perkiraan inflasi yang terkendali pada tahun lalu. Selanjutnya, KSSK akan kembali melakukan rapat pada April 2020 untuk menilai kondisi keuangan nasional pada kuartal I/2020. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN