PENGELOLAAN APBN

Ini Daftar PR yang Harus Diamankan Sri Mulyani Bulan Juli

Redaksi DDTCNews | Selasa, 04 Juli 2017 | 09:30 WIB
Ini Daftar PR yang Harus Diamankan Sri Mulyani Bulan Juli

Menkeu Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan tetap membahas RAPBN Perubahan Tahun 2017 pada bulan ini, mengingat rancangan tersebut telah diserahkan ke DPR agar segera dibahas dan mendapat keputusan final. Pemerintah akan merumuskan sejumlah hal pada bulan Juli ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bulan Juli ini akan menjadi waktu yang cukup sibuk di tengah membahas APBNP tahun 2017, juga harus membahas APBN tahun 2018. Menurutnya kedua hal tersebut harus dirumuskan secepatnya pada bulan Juli.

"Bulan ini kami akan sangat sibuk dengan persiapan pembahasan dengan DPR mengenai APBNP. Kami pun harus menyiapkan APBN 2018, jadi kami coba terus finalisasi APBNP dan pembahasannya," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (3/7).

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Ia menjelaskan pemerintah akan memfinalisasi perkembangan ekonomi terkini agar asumsi dan angka-angka yang akan tercantum dalam APBN tahun 2018 relatif bisa dipertahankan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga akan menyampaikan realisasi pencapaian semester I APBN 2017 pada saat rapat kerja dengan anggota DPR pada Juli pula. Penyampaian realisasi tersebut untuk melihat kinerja capaian baik dari penerimaan pajak maupun non pajak.

"Kami juga akan lihat progress dari belanja semester I, pertama untuk perubahan belanja memasukkan prioritas-prioritas yang akan didanai tahun ini, apakah untuk Asian Games dan pemilu, itu cukup banyak tambahan belanja yang harus kita sediakan untuk akhir tahun ini," tukasnya.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Selain itu, pemerintah juga mempunyai tugas untuk melakukan perjalanan dinas untuk menghadiri pertemuan G20 yang akan dilakukan pekan depan di Jerman.

"Kemudian untuk traveling ada G20 nanti dengan bapak Presiden kami lakukan minggu depan di Hamburg Jerman. Pertemuan itu dimulai tanggal 7-8 Juli ini," pungkasnya. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak