REFORMASI PERPAJAKAN

Ini Daftar Nama Anggota Tim Reformasi Perpajakan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 20 Desember 2016 | 15:30 WIB
Ini Daftar Nama Anggota Tim Reformasi Perpajakan

JAKARTA, DDTCNews – Selain membentuk empat tim reformasi, Tim Reformasi Perpajakan yang dibentuk pemerintah juga mencakup tiga kelompok kerja (Pokja), yakni Pokja Bidang Organisasi dan SDM; Pokja Bidang Teknologi lnformasi, Basis Data, dan Proses Bisnis; dan Pokja Bidang Peraturan Perundang-undangan.

(Baca: Ini Tugas Tim Reformasi yang Dibentuk SMI)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku melibatkan banyak stakeholder agar reformasi mendapatkan dukungan semua pihak, bukan hanya dari internal. Untuk itu, tim memasukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dunia usaha, akademisi, praktisi, tenaga ahli, pengamat, termasuk lembaga-lembaga internasional.

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

“Kita mengundang dunia internasional untuk mendapatkan benchmarking dan sekaligus untuk memanfaatkan pengalaman dari institusi di negara lain sehingga kita bisa memperbaiki dari sisi design, reform, maupun menentukan kemajuan di dalam reformasi ini,” ujarnya, Selasa (20/12).

Adapun Pokja Bidan Organisasi dan SDM bertugas melakukan penataan organisasi yang ideal (best fit), memformulasikan kebutuhan SDM, menyusun penerapan code of conduct, memformulasikan sistem remunerasi yang sesuai, melakukan perencanaan revitalisasi infrastruktur.

Pokja Bidang Teknologi lnformasi, Basis Data, dan Proses Bisnis bertugas memformulasikan sistem informasi yang reliabel dan handal serta membangun proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi institusi perpajakan.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Sementara Pokja Bidang Peraturan Perundang-undangan bertugas melakukan kajian terhadap kebijakan perpajakan ke depan yang diformulasikan dalam RUU perpajakan, melakukan evaluasi kebijakan yang saat ini berlaku agar lebih efektif, efisien, dan adil, serta melakukan kajian insentif fiskal untuk memperkuat struktur perekonomian lndonesia.

Untuk selengkapnya, berikut susunan keanggotaan Tim Reformasi Perpajakan yang dibentuk (nama, jabatan, dan posisi dalam tim).

I. TIM PENGARAH

Baca Juga:
Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu
  1. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Ketua I
  2. Darmin Nasution (Menko Perekonomian), Ketua II
  3. Mardiasmo (Wakil Menteri Keuangan), Anggota
  4. Laode Muhammad Syarif (Wakil Ketua KPK), Anggota
  5. Hadiyanto (Sekretaris Jenderal), Anggota
  6. Inspektur Jenderal Kemenkeu, Anggota
  7. Ken Dwijugiasteadi (Dirjen Pajak), Anggota
  8. Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal), Anggota
  9. Robert Pakpahan (Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko), Anggota

II. TIM ADVISOR

  1. Romli Atmasasmita
  2. Yustinus Prastowo
  3. Darussalam

III. TIM OBSERVER

  1. Teddy P. Rahmat (Pelaku Usaha)
  2. Haryadi B. Sukamdani (Pelaku Usaha)
  3. Rosan Perkasa Roeslani (Pelaku Usaha)
  4. John G. Nelmes (Perwakilan IMF)
  5. Rodrigo Chaves (Perwakilan World Bank)
  6. Ndiame Diop (Perwakilan World Bank)
  7. Melinda Brown (Perwakilan OECD)
  8. Suryo Pratomo (Perwakilan Wartawan)
  9. Arif Budi Susilo (Perwakilan Wartawan)

IV. TIM PELAKSANA

Baca Juga:
Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran
  1. Suryo Utomo (Staf Ahli Menkeu Bid. Kepatuhan Pajak), Ketua Tim
  2. Astera Primanto Bhakti (Staf Ahli Menkeu Bid. Kebijakan Penerimaan Negara), Wakil Ketua Tim
  3. Yunirwansyah (Direktur Peraturan Perpajakan II DJP), Sekretaris
  4. Puspita Wulandari (Staf Ahli Menkeu Bid. Pengawasan Pajak), Anggota
  5. Awan Nurmawan Nuh (Staf Ahli Menkeu Bid. Peraturan dan penegakan Hukum Pajak), Anggota
  6. Hestu Yoga Saksama (Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP), Anggota
  7. Peni Hirjanto (Direktur Intelijen Perpajakan, DJP), Anggota
  8. Yudi Asmara Jaka Lelana (Kasubdit Pengembangan Penegakan Hukum, DJP), Anggota
  9. Sigit Danang Joyo (Kasubdit Bantuan Hukum, DJP), Anggota
  10. Ardiyanto Basuki (Kasubdit Harmonisasi Peraturan Perpajakan, DJP), Anggota
  11. Ngadenan (Kepala Bagian Keuangan, DJP), Anggota
  12. Kelompok Kerja (Pokja)

A. Pokja Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia

  1. Puspita Wulandari (Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak), Koordinator
  2. Susiwijono (Staf Ahli Menkeu Bidang OBTI), Wakil Koordinator
  3. Arfan (Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak), Anggota
  4. Hatta (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen), Anggota
  5. Humaniati (Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Setjen), anggota
  6. Harry Gumeral (Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, DJP), Anggota
  7. Dini Kusumawati (Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Setjen), Anggota
  8. Nufransa Wira Sakti (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Setjen), Anggota
  9. Muhammad Haniv (Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus), Anggota
  10. Lusiani (Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II), Anggota
  11. Adjat Djatnika (Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II), Anggota
  12. Oding Rifaldi (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, DJP), Anggota
  13. Riana Budiyanti (Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai, DJP), Anggota
  14. Petrus Martono (Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur, DJP), Anggota
  15. Anggrah Warsono (Kasubdit Transformasi Organisasi, DJP), Anggota
  16. Ika Kartini Aulia (Kasubdit Kepatuhan Internal, DJP), Anggota
  17. Djamhari (Kasubdit Manajemen Transformasi, DJP), Anggota
  18. Wijayanti Kemala (Kasubdit Pengembangan Manajemen Kepegawaian, DJP), Anggota
  19. Aan Almaidah Anwar (Kasubdit Penyuluhan Perpajakan, DJP), Anggota
  20. Arif Mahmudin Zuhri (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong), Anggota
  21. Nany Nur Aini (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu), Anggota
  22. Ihsan Priyawibawa (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu), Anggota
  23. Paryan (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong), Anggota

B. Pokja Bidang Teknologi Informasi, Basis Data, dan Proses Bisnis

  1. Awan Nurmawan Nuh (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak), Koordinator
  2. Bobby Achirul Awal Nazief (Staf Khusus Bidang Informasi Teknologi Kementerian Keuangan), Anggota
  3. Yon Arsal Direktur (Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, DJP), Anggota
  4. Dasto Ledyanto (Direktur Ekstenfikasi dan Penilaian, DJP), Anggota
  5. Angin Prayitno Adji (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP), Anggota
  6. Iwan Djuniardi (Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, DJP), Anggota
  7. Direktur Teknologi dan Informasi Perpajakan, DJP, Anggota
  8. Direktur Keberatan dan Banding, DJP, Anggota
  9. Hantriono Joko Susilo (Direktur Transformasi Proses Bisnis, DJP Herry Siswanto), Anggota
  10. Herry Siswanto (Kepala Pusat Sistem Infomasi dan Teknologi Keuangan, Setjen), Anggota
  11. Farid Bachtiar (Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, DJP), Anggota
  12. Elman Ritonga (Inspektur Bidang I, Itjen), Anggota
  13. Yoyok Satiotomo (Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I), Anggota
  14. Mekar Satria Utama (Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar), Anggota
  15. Abdul Azis (Kasubdit Penyidikan, DJP), Anggota
  16. Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan, DJP, Anggota
  17. Eka Darmayanti (Kasubdit Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi, DJP), Anggota
  18. Tunjung Nugroho (Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan, DJP), Anggota
  19. Lindawaty (Kasubdit Penagihan, DJP), Anggota
  20. Untung Supardi (Kasubdit Pengmbangan Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP), Anggota
  21. Dading Handoko W. (Kasubdit Banding dan Gugatan II, DJP), Anggota
  22. Leli Listianawati (Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional, DJP), Anggota
  23. Sonny Zuliyanto (Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal, DJP), Anggota
  24. Arvin Krissandi (Kepala Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen, DJP), Anggota
  25. Sunoto (Kasubdit Penilaian ll, DJP), Anggota
  26. Agus Budi Prasetyo (Kasubdit Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan, DJP), Anggota
  27. Anita Widiati (Kasubdit Pelayanan Perpajakan, DJP), Anggota
  28. Rizaldi Kurniawan Ridwan (Kasubdit Pendukung Operasional, DJP), Anggota
  29. Jon Suryayuda Soedarso (Kasubdit Pengembangan Aplikasi, DJP), Anggota
  30. Ferliandi Yusuf (Kasubdit Pengembangan Pelayanan, DJP), Anggota
  31. Sigit Haryoko (Kasubdit Intelijen Stratejik, DJP), Anggota
  32. Dody Herawan (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat), Anggota
  33. Eddi Wahyudi (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren), Anggota
  34. Budi Prasetya (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing), Anggota

C. Pokja Bidang Peraturan Perundang-undangan

  1. Astera Primanto Bhakti (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara), Koordinator
  2. Arif Yanuar (Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP), Wakil Koordinator
  3. Rina Widiyani Wahyuningdyah (Kepala Biro Hukum, Setjen), Anggota
  4. Goro Ekanto (Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF), Anggota
  5. Rahmat Subagyo (Direktur Keberatan, Banding dan Peraturan, DJBC), Anggota
  6. Catur Rini Widosari (Kepala Kantor Wilayah DJP Banten), Anggota
  7. Irawan (Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur ll), Anggota
  8. Toto Hari Saputra (Kepala Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan, Setjen), Anggota
  9. Purwitohadi (Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP ll, BKF), Anggota
  10. Dodik Samsu Hidayat (Kasubdit Peraturan KUP dan PPSP, DJP), Anggota
  11. Oktria Hendrarji (Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL, DJP), Anggota
  12. Wahyu Winardi (Kasubdit Peraturan PPN industri, DJP), Anggota
  13. Sulistiyo Wibowo (Kasubdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi, DJP), Anggota
  14. Wahyu Santosa (Kasubdit Peraturan PPh Badan, DJP), Anggota
  15. Achmad Amin (Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan internasional, DJP), Anggota
  16. Romadhaniah (Kasubdit Dampak Kebijakan, DJP), Anggota
  17. Raden Setyadi Aris Handono (Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Wajib Pajak Besar), Anggota

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB