KEBIJAKAN EKONOMI

Ini Catatan Menko Darmin Soal Ekonomi Nasional 2014-2019

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:49 WIB
Ini Catatan Menko Darmin Soal Ekonomi Nasional 2014-2019

Menko Perekonomian Darmin Nasition (kedua kiri) dan sejumlah menteri kabinet kerja.

JAKARTA, DDTCNews - Menko Perekonomian Darmin Nasution menggambarkan situasi ekonomi saat ini serupa dengan periode awal pemerintahan pada 2014. Hal yang menjadi pembeda ialah respons pemerintah menghadapi perlambatan ekonomi.

Mantan Dirjen Pajak itu mengatakan situasi ekonomi yang cenderung melemah juga terjadi pada tahun terakhir masa tugas Kabinet Kerja. Hal tersebut tercermin dari harga komoditas sumber daya alam yang mengalami penurunan.

"Setelah keluar dari krisis 2008 harga komoditas sumberdaya alam naik pesat dan mulai turun lagi 2012 dengan munculnya periode ekonomi alami perlambatan pada 2014 dan hal itu muncul lagi sekarang," katanya dalam acara Ngobrol Pintar Soal Ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (18/10/2019).

Baca Juga:
DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Darmin memaparkan pada tahap awal bekerja, pemerintah menempuh kebijakan radikal dalam mengantisipasi tren pelemahan ekonomi. Anggaran belanja negara untuk subsidi energi secara signifikan dikurangi dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja sosial.

Pilihan kebijakan tersebut secara gradual meningkatan pertumbuhan ekonomi dari kisaran 4% pada tahun pertama untuk terus naik pada kisaran 5%. Selain itu, kebijakan pengendalian inflasi juga menjadi catatan baik kerja pemerintah dalam 5 tahun terakhir.

"Kinerja pertumbuhan ekonomi kita bisa dikatakan oke karena secara perlahan naik dari 4% menjadi kisaran 5% dan untuk saat ini, penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan yang paling sedikit dari berbagai negara," imbuhnya.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Menyikapi tren perlambatan yang terjadi saat ini, hemat Darmin, pemerintahan sudah mempunyai persiapan yang lebih baik, sehingga tidak perlu melakukan kebijakan yang radikal seperti periode awal di 2014 dan 2015.

"Menghadapi tantangan ekonomi untuk saat ini kita sudah menyiapkan langkah antisipasi sejak 2 tahun lalu. Seperti insentif di berikan dan melakukan perbaikan regulasi," paparnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Paket Kebijakan Ekonomi yang Baru Harus Bisa Dongkrak Daya Beli

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko