Ini Aturan Baru yang Dirilis Kemendag

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Perdagangan telah menerbitkan sejumlah peraturan fasilitasi perdagangan guna mempercepat masa tunggu kontainer di pelabuhan (dwelling time) seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menginginkan Kementerian Perdagangan untuk terus berusaha mendukung peringkat kemudahan usaha atau ease of doing busines (EoDB) selalu berada di peringkat teratas, target minimalnya yaitu peringkat teratas dengan negara tetangga.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Dodi Edward mengatakan sebelumnya sudah ada beberapa upaya dari Kemendag untuk mendukung EoDB Indonesia, salah satunya yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 48/M-DAG/PER/7/2015.

“Permendag 48/2015 itu berisi mengenai Ketentuan Umum bidang impor yang diharapkan mampu mengurangi dwelling time yang kerap terjadi di pabean. Sehingga, pelaku usaha diharuskan memiliki perizinan terlebih dulu sebelum masuk ke pabean,” ujarnya di Jakarta, pekan lalu (8/9)

Ia menambahkan, perizinan tersebut akan berlaku sebagai syarat utama yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Bahkan ada upaya lain yang dilakukan oleh Kemendag yaitu dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi perizinan.

Deregulasi dan debirokratisasi yaitu meliputi penerbitan API, penghapusan syarat hubungan istimewa dan BAP kabupaten atau Kota, serta penghapusan perizinan IT dan IP untuk beberapa komoditi seperti holtikultura produk kehutanan.

Selain itu, Kemendag juga telah menerbitkan perizinan dengan sistem tanda tangan elektrik yang telah diberlakukan sejak 1 Februari 2016. Hal ini berdasarkan dengan Permendag Nomor 123/M-DAG/PER/12/2015 yang berlaku untuk tujuh jenis perizinan ekspor dan impor.

Pada tahun 2016, peringkat EoDB Indonesia berada pada peringkat 109 dari 189 negara. Peringkat tersebut membuktikan bahwa EoDB Indonesia masih perlu diperbaiki untuk mempercepat peningkatan peringkat Indonesia.

Jika dibandingkan dengan negara lainnya, posisi Indonesia berada jauh di bawah negara ASEAN lain seperti Singapura dengan peringkat 1, Malaysia dengan 18, Thailand dengan 49, Filipina dengan 103. Sedangkan, peringkat Indonesia lebih baik dibandingkan India dengan peringkat 130 dan Laos dengan peringkat 134. (Bsi)