ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! Pengguna Tarif PPh Final UMKM 0,5% Wajib Lapor SPT Tahunan

Muhamad Wildan | Jumat, 08 Maret 2024 | 13:00 WIB
Ingat! Pengguna Tarif PPh Final UMKM 0,5% Wajib Lapor SPT Tahunan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak UMKM yang memanfaatkan skema PPh final UMKM dengan tarif 0,5% tetap berkewajiban melaporkan SPT Tahunan.

Dalam SPT Tahunan tersebut, wajib pajak UMKM wajib melampirkan laporan mengenai peredaran bruto (omzet) atas penghasilan dari usaha dan PPh final.

"Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu…wajib menyampaikan laporan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan PPh yang bersifat final sebagai lampiran SPT Tahunan PPh," bunyi Pasal 9 ayat (1) PMK 164/2023, dikutip pada Jumat (8/3/2024).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Sesuai dengan format laporan peredaran bruto yang terlampir dalam PMK 164/2023, wajib pajak UMKM harus memerinci peredaran bruto dari kegiatan usaha pada setiap bulannya.

Wajib pajak UMKM juga harus memerinci peredaran bruto kena pajak, jumlah PPh final terutang, PPh final yang sudah disetor sendiri, dan PPh final yang telah dipotong ataupun dipungut oleh pihak lain.

Khusus wajib pajak orang pribadi UMKM, omzet kena pajak dihitung dengan mempertimbangkan fasilitas omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta per tahun. Apabila laporan peredaran bruto tidak disampaikan, wajib pajak UMKM berpotensi dikenai sanksi.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

"Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak menyampaikan laporan mengenai peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan PPh yang bersifat final dikenai sanksi administratif," bunyi Pasal 9 ayat (3) PMK 164/2023.

Meski tetap berkewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan, wajib pajak UMKM dikecualikan dari kewajiban melaporkan SPT Masa PPh. Sebab, penyetoran PPh yang sudah mendapatkan NTPN dianggap sebagai penyampaian SPT Masa PPh.

Wajib pajak yang telah menyetor PPH dan mendapatkan validasi dengan NTPN dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum dalam SSP. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra