PMK 81/2023

Impor Sirop Fruktosa dari 3 Negara Ini Kini Kena BMTP

Dian Kurniati | Jumat, 01 September 2023 | 17:00 WIB
Impor Sirop Fruktosa dari 3 Negara Ini Kini Kena BMTP

Tampilan awal salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2023.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memutuskan untuk menambah daftar negara asal impor produk sirop fruktosa yang dikenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard.

Melalui PMK 81/2023, pemerintah merevisi PMK 126/2020 perihal pengenaan BMTP atas sirop fruktosa berdasarkan penelitian Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Impor sirop fruktosa asal Turki, Korea Selatan, dan Thailand dilaporkan meningkat sehingga dikenakan BMTP.

"Sesuai dengan hasil evaluasi KPPI terhadap perkembangan volume impor produk sirop fruktosa pada Oktober 2021 hingga September 2022, terjadi kenaikan pangsa impor dari Turki, Korea Selatan, dan Thailand," bunyi pertimbangan PMK 81/2023, dikutip pada Jumat (1/9/2023).

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Pengenaan BMTP merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.

BMTP dikenakan terhadap importasi produk sirop fruktosa dari semua negara. Namun, pemerintah memberikan pengecualian terhadap importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang berasal dari negara dalam lampiran PMK 81/2023.

Pada lampiran PMK 81/2023, daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP sebanyak 122 negara, lebih sedikit dari yang tertuang pada PMK 126/2020 sebanyak 124 negara. Dalam hal ini, Turki, Korea Selatan, dan Thailand kini dikeluarkan dari daftar pengecualian BMTP.

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Sementara itu, pemerintah mengeluarkan Filipina dari daftar negara yang dikecualikan dari BMTP. Hal ini dilakukan lantaran pangsa impor produk sirop fruktosa dari Filipina terpantau mengalami penurunan.

Terhadap impor produk sirop fruktosa yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP, importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (SKA) atau certificate of origin.

Dalam hal importasi menggunakan SKA preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Baca Juga:
Hal-Hal yang Bakal Diteliti saat WP Ajukan Pengembalian Pendahuluan

Jika produk sirop fruktosa berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP tidak memenuhi ketentuan, importasi tersebut bakal dipungut BMTP.

Apabila SKA sedang dilakukan permintaan retroactive check, importasi produk sirop fruktosa yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP, juga dipungut BMTP.

"Peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan [pada 28 Agustus 2023]," bunyi Pasal II PMK 81/2023. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi