KEBIJAKAN INVESTASI

Implementasi OSS Masih Terkendala RDTR, Begini Kata Kepala BKPM

Muhamad Wildan | Rabu, 30 November 2022 | 19:15 WIB
Implementasi OSS Masih Terkendala RDTR, Begini Kata Kepala BKPM

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan paparannya dalam Sesi Pleno Kelima B20 Summit Indonesia 2022 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (13/11/2022). ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Aditya Pradana Putra/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku masih akan melakukan perbaikan terhadap aplikasi online single submission (OSS).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini masih terdapat masalah terkait dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

"KKPR ini sesungguhnya adalah izin lokasi. Sistem sudah bagus, tetapi rencana detail tata ruang (RDTR) yang masuk ke aplikasi baru 5% hingga 6% dari total kabupaten/kota," ujar Bahlil, Rabu (30/11/2022).

Baca Juga:
Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Bahlil mengatakan Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Dalam Negeri serta beberapa kementerian teknis akan mengupayakan penyelesaian dari masalah ini. "Kementerian ATR/BPN akan menyiapkan data terkait KKPR ini, termasuk di dalamnya adalah PBG," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk serius memperbaiki permasalahan dalam sistem OSS.

OSS perlu diperbaiki agar pelaku usaha dapat menyelesaikan segala urusan perizinannya secara cepat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Baca Juga:
Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

"Kalau kita ngomong 5 menit ya 5 menit betul. Kalau kita ngomong 1 jam ya 1 jam betul. Jangan sampai saya disuruh ngomong 1 jam tetapi faktanya 6 bulan," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan janji-janji tersebut perlu ditepati guna menjaga kepercayaan investor terhadap sistem OSS dan iklim berusaha di Indonesia. "Masih banyak yang perlu diperbaiki di platform ini [OSS]," ujar Jokowi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 10:00 WIB APBN 2025

Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

Selasa, 04 Februari 2025 | 09:10 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Airlangga Minta Ada Perlakuan Khusus Bagi PKP Consumer Goods

Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang