INGGRIS

Imbas Pandemi Corona, Dana Transfer Pusat ke Daerah Makin Dibutuhkan

Redaksi DDTCNews | Jumat, 28 Agustus 2020 | 18:21 WIB
Imbas Pandemi Corona, Dana Transfer Pusat ke Daerah Makin Dibutuhkan

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews—Anggaran pemerintah daerah di Inggris menghadapi tekanan besar karena pandemi Covid-19. Gelontoran dana transfer pemerintah disebut sebagai salah satu cara untuk mengurangi tekanan terhadap struktur belanja daerah.

Laporan Institute for Fiscal Studies (IFS) menyebutkan pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan tekanan terhadap anggaran pemerintah daerah tahun ini, tetapi juga masih akan terasa pada tahun mendatang.

"Pemerintah daerah di Inggris harus meningkatkan belanja untuk sektor kesehatan dan pada saat yang sama mengalami pendapatan yang berkurang akibat krisis Covid-19," tulis laporan IFS dikutip Jumat (28/8/2020).

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

IFS menyatakan pandemi memberikan dampak besar terhadap merosotnya penerimaan pajak pemerintah daerah. Pola konsumsi rumah tangga dan bisnis berubah drastis sehingga menggerus penerimaan pajak dari aktivitas penjualan barang dan jasa.

Dampak pandemi terhadap penerimaan pemerintah daerah juga bervariasi tergantung dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah.

Meski pemerintah daerah mampu mempertahankan besaran belanja di tengah merosotnya penerimaan dengan adanya dana cadangan dan dana transfer dari pemerintah pusat, tak menutup kemungkinan timbul implikasi di masa depan.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Apalagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembalikan besaran dana cadangan yang dipakai selama masa pandemi untuk tahun fiskal selanjutnya,. Alhasil, kebijakan belanja di masa depan juga bakal terpengaruh.

Kalkulasi IFS mencatat pemerintah daerah di Inggris mengalami tekanan pada sektor belanja yang naik hingga £4,4 miliar. Sementara itu, penerimaan bukan pajak mengalami tekanan dengan turun sebesar £2,8 miliar.

Pemerintah daerah di Inggris Raya sebetulnya sudah mengalami tekanan untuk mencukup biaya jaminan sosial untuk orang dewasa meskipun dalam situasi tidak sedang pandemi kesehatan.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Data asosiasi pemerintah lokal Inggris menyebutkan kekurangan biaya jaminan perawatan sosial orang dewasa hampir mencapai £4 miliar hingga 2025. Tantangan makin berat dengan Covid-19 yang memaksa orang lebih banyak berdiam di rumah tanpa pekerjaan.

Sementara itu, Pemerintah Inggris sudah mengalokasikan £4,8 miliar berupa dana hibah umum dan khusus untuk pemerintah daerah untuk tahun ini, ditambah dana jaminan sosial dari skema insentif perlindungan pekerja sebesar £37 juta.

"Dengan berbagai aliran bantuan dan stimulus, defisit anggaran pemerintah daerah di seluruh Inggris diperkirakan mencapai £2 miliar untuk periode 2020-2021," sebut IFS.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

IFS memberikan rekomendasi perihal persoalan anggaran yang dialami pemerintah daerah Inggris. Pertama, pemerintah pusat memberikan lebih banyak dana transfer berupa hibah umum kepada daerah.

Kedua, menduplikasi cara hemat Wales menyikapi defisit APBD pemerintah daerah, tetapi tetap dapat memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada daerah untuk menggunakan anggaran.

"Salah satu pilihan adalah mengikuti cara Wales. Disana, pemerintah daerah mengajukan klaim seberapa banyak biaya tambahan harus dikeluarkan pada tahun ini," tulis laporan IFS seperti dilansir Thiis UK. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN