INGGRIS

Imbas Pandemi Corona, Dana Transfer Pusat ke Daerah Makin Dibutuhkan

Redaksi DDTCNews | Jumat, 28 Agustus 2020 | 18:21 WIB
Imbas Pandemi Corona, Dana Transfer Pusat ke Daerah Makin Dibutuhkan

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews—Anggaran pemerintah daerah di Inggris menghadapi tekanan besar karena pandemi Covid-19. Gelontoran dana transfer pemerintah disebut sebagai salah satu cara untuk mengurangi tekanan terhadap struktur belanja daerah.

Laporan Institute for Fiscal Studies (IFS) menyebutkan pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan tekanan terhadap anggaran pemerintah daerah tahun ini, tetapi juga masih akan terasa pada tahun mendatang.

"Pemerintah daerah di Inggris harus meningkatkan belanja untuk sektor kesehatan dan pada saat yang sama mengalami pendapatan yang berkurang akibat krisis Covid-19," tulis laporan IFS dikutip Jumat (28/8/2020).

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

IFS menyatakan pandemi memberikan dampak besar terhadap merosotnya penerimaan pajak pemerintah daerah. Pola konsumsi rumah tangga dan bisnis berubah drastis sehingga menggerus penerimaan pajak dari aktivitas penjualan barang dan jasa.

Dampak pandemi terhadap penerimaan pemerintah daerah juga bervariasi tergantung dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah.

Meski pemerintah daerah mampu mempertahankan besaran belanja di tengah merosotnya penerimaan dengan adanya dana cadangan dan dana transfer dari pemerintah pusat, tak menutup kemungkinan timbul implikasi di masa depan.

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Apalagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembalikan besaran dana cadangan yang dipakai selama masa pandemi untuk tahun fiskal selanjutnya,. Alhasil, kebijakan belanja di masa depan juga bakal terpengaruh.

Kalkulasi IFS mencatat pemerintah daerah di Inggris mengalami tekanan pada sektor belanja yang naik hingga £4,4 miliar. Sementara itu, penerimaan bukan pajak mengalami tekanan dengan turun sebesar £2,8 miliar.

Pemerintah daerah di Inggris Raya sebetulnya sudah mengalami tekanan untuk mencukup biaya jaminan sosial untuk orang dewasa meskipun dalam situasi tidak sedang pandemi kesehatan.

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Data asosiasi pemerintah lokal Inggris menyebutkan kekurangan biaya jaminan perawatan sosial orang dewasa hampir mencapai £4 miliar hingga 2025. Tantangan makin berat dengan Covid-19 yang memaksa orang lebih banyak berdiam di rumah tanpa pekerjaan.

Sementara itu, Pemerintah Inggris sudah mengalokasikan £4,8 miliar berupa dana hibah umum dan khusus untuk pemerintah daerah untuk tahun ini, ditambah dana jaminan sosial dari skema insentif perlindungan pekerja sebesar £37 juta.

"Dengan berbagai aliran bantuan dan stimulus, defisit anggaran pemerintah daerah di seluruh Inggris diperkirakan mencapai £2 miliar untuk periode 2020-2021," sebut IFS.

Baca Juga:
Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

IFS memberikan rekomendasi perihal persoalan anggaran yang dialami pemerintah daerah Inggris. Pertama, pemerintah pusat memberikan lebih banyak dana transfer berupa hibah umum kepada daerah.

Kedua, menduplikasi cara hemat Wales menyikapi defisit APBD pemerintah daerah, tetapi tetap dapat memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada daerah untuk menggunakan anggaran.

"Salah satu pilihan adalah mengikuti cara Wales. Disana, pemerintah daerah mengajukan klaim seberapa banyak biaya tambahan harus dikeluarkan pada tahun ini," tulis laporan IFS seperti dilansir Thiis UK. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP