Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Pekerja melintas disamping proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis (8/6/2023). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memastikan proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dimulai pada 2024.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan sejumlah kementerian/lembaga yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan pemerintah akan melakukan boyongan ASN terlebih dulu. Di antaranya, KemenPANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
"Dan sejumlah kementerian lainnya. Tetapi ini tidak seluruh ASN-nya pindah. Ada yang pindah dulu, ada yang tidak. Bertahap," kata Azwar usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikutip pada Selasa (13/6/2023).
Azwar menyampaikan pihaknya telah melakukan simulasi mobilisasi ASN, anggota Polri, dan prajurit TNI ke IKN. Simulasi pun dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga, termasuk dengan memetakan jabatan apa saja yang perlu pindah terlebih dulu.
"Jadi kami sudah siapkan beberapa skenario. Misalnya dari Kementerian X itu nanti ada eselon I, II, atau III yang pindah ke IKN. Sudah dibuat skenario dan simulasi dengan seluruh kementerian/lembaga," kata Azwar.
Terkait dengan kepastian waktu mobilisasi, Azwar menjelaskan pemerintah terus berkoordinasi dengan Otorita IKN terkait dengan kesiapan infrastruktur di ibu kota baru. Saat ini, pemerintah segera mengumumkan pemenang lelang pembangunan 47 tower hunian untuk ASN di IKN.
MenPANRB memastikan sampai saat ini belum ada laporan penolakan dari ASN yang menolak dipindah ke IKN. Justru yang terjadi, ujarnya, ada ASN yang mengajukan diri untuk ikut pindah ke IKN.
"Ada ASN yang minta diusulkan masuk dalam daftar ASN yang pindah. Artinya banyak anak-anak muda talenta digital yang ingin menikmati atmosfer baru yang digital service dan sistem pemerintahan berbasis digital dan lingkungan yang nyaman," kata Azwar.
Dalam keterangan sebelumnya, MenPANRB mengungkapkan bahwa mobilisasi tahap awal ke IKN akan mencakup 16.990 orang pegawai pada tahap awal. Angka ini terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian/lembaga serta serta 5.716 personel Polri/TNI. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
