Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, tapi Perlu Permohonan SKB

JAKARTA, DDTCNews - Hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dari orang tua ke anak kandung, bisa dikecualikan sebagai objek PPh atas pengalihan hak atas tanah/bangunan (PHTB).

Namun, ada syarat yang perlu dipenuhi. Mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak PER-30/PJ/2009 pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh atas PHTB bisa dilakukan terhadap orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan sederajat sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

"Agar dapat dikecualikan sebagai objek PPh, harus diajukan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh terlebih dulu," cuit @kring_pajak menjawab pertanyaan netizen di Twitter, Senin (8/8/2022).

Ketentuan soal pengajuan SKB PPh tersebut diatur mendetail dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 261/2016 dan Pasal 3 ayat (1) PER-30/PJ/2009.

Formulir permohonan SKB dapat menggunakan formulir sesuai Lampiran I PER-30/PJ/2009. Permohonan diajukan secara tertulis ke KPP terdaftar. Selain itu, perlu dilampirkan juga Surat Pernyataan Hibah sesuai Lampiran III beleid yang sama.

"Kemudian atas harta berupa hibah tersebut dapat dimasukkan dalam penghasilan yang bukan/tidak termasuk objek pajak di SPT Tahunan penerima hibah," imbuh Ditjen Pajak (DJP) dalam cuitannya.

Masih ada catatan yang perlu diperhatikan. Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak atas penghasilan dari PHTB dapat diberikan secara langsung tanpa penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak. Ada 2 kriteria wajib pajak yang bisa mendapatkan pengecualian tanpa Surat Keterangan Bebas Pajak.

Pertama, orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

Kedua, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak. (sap)