Heboh Jualan Mukena Syahrini, Ini Penjelasan Ditjen Pajak Soal PKP

JAKARTA, DDTCNews – Bahasan mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) oleh Ditjen Pajak (DJP), yang disebut-sebut berhubungan dengan penjualan mukena artis Syahrini, masih hangat diperbincangkan di media sosial. Ketentuan mengenai pengusaha kena pajak (PKP) menjadi sorotan.

Apalagi, mantan Ketua DPR Marzuki Alie turut mengomentari unggahan DJP di Twitter. Menurutnya, Syahrini yang menjual mukena tidak masuk kategori produsen dan bukan PKP. Menurutnya, saat membeli dari produsen, sudah ada pengenaan PPN.

“Syahrini bukan produsen dan bukan PKP, artinya saat beli dari produsen sudah dikenakan PPN. Syahrini tidak mungut PPN walaupun mukena adalah objek PPN. Dari mana kok tahu-tahu harus bayar PPN,” demikian bunyi cuitan Marzuki Alie, seperti dikutip pada Jumat (31/5/2019).

Karena pembahasan mulai menjurus pada detail pengenaan pajak, DJP memberikan komentar dengan tulisan yang ada dalam laman resmi DJP dengan judul ‘Jual Mukena Kena PPN?’. Sekadar informasi, cuitan DJP terkait perhitungan PPN itu sudah di-retweet sekitar 5.900 akun dan di-like 4.914 akun. Komentar mencapai 917.

Dalam tulisannya, DJP memulai pembahasan dari jenis barang kena PPN. Mukena, tegasnya, tidak termasuk dalam jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan demikian, mukena merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahan/penjualan di dalam daerah pabean terutang PPN 10%. Simak juga bahasan objek PPN di sini.

“PPN akan terutang dalam hal yang melakukan penyerahan atau penjualan mukena itu adalah PKP atau pengusaha yang seharusnya sudah dikukuhkan sebagai PKP,” kata DJP dalam tulisan tersebut, seperti dikutip pada Jumat (31/5/2019).

Pengusaha, sambungnya, wajib mengukuhkan diri sebagai PKP apabila dalam suatu tahun buku peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya telah melebihi Rp4,8 miliar. Tata cara pengukuhan PKP juga dapat disimak di sini.

Jika pengusaha tersebut tidak mengukuhkan diri sebagai PKP, DJP dapat melakukan pengukuhan PKP secara jabatan dan kewajiban perpajakan tetap terutang atau dapat ditagih sejak peredaran brutonya melebihi Rp4,8 miliar.

PKP yang melakukan penjualan mukena terutang PPN 10% dari harga jual, sambung DJP, wajib membuat faktur pajak. Otoritas menegaskan bahwa PPN adalah pajak tidak langsung sehingga ditanggung oleh konsumen atau pembeli. (kaw)