PRANCIS

Hasilkan Emisi Tinggi, Penggunaan Pesawat Jet Pribadi Bakal Dipajaki

Vallencia | Minggu, 28 Agustus 2022 | 14:00 WIB
Hasilkan Emisi Tinggi, Penggunaan Pesawat Jet Pribadi Bakal Dipajaki

Ilustrasi. (foto: dhs.gov)

PARIS, DDTCNews – Demi menuntaskan permasalahan perubahan iklim yang terjadi di Prancis, pemerintah mulai mempertimbangkan dan menyusun rencana untuk mengatur lebih lanjut pengenaan pajak khusus atas penggunaan jet pribadi.

Menteri Transportasi Prancis Clement Beaune mengatakan jet pribadi dapat menghasilkan emisi yang tinggi. Saat ini, banyak orang kaya yang menggunakan jet pribadi sehingga diperlukan pengenaan pajak atas penggunaan jet pribadi demi mengendalikan perilaku tersebut.

“Ketika setiap orang Prancis diminta berusaha untuk mengubah perilaku mereka. Mereka yang paling banyak mencemari dan yang paling kaya perlu membuat upaya yang lebih besar lagi,” katanya seperti dilansir wsj.com, Minggu (28/8/2022).

Baca Juga:
Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Berdasarkan laporan ilmu iklim PBB, pemanasan global telah meningkatkan risiko kekeringan di wilayah Mediterania. Prancis bahkan merasakan rekor panas dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut juga disertai dengan adanya kebakaran hutan dan kekeringan.

Prancis kemudian mulai menjajaki cara untuk mengendalikan penerbangan jet pribadi. Kebijakan ini dipertimbangkan di tengah meningkatnya reaksi atas penggunaan pesawat beremisi tinggi oleh orang kaya untuk menempuh jarak perjalanan yang relatif tidak jauh.

Dalam beberapa pekan terakhir, kemarahan publik atas penggunaan jet pribadi memang makin intens. Beberapa miliarder dan selebriti mulai dari Elon Musk hingga Kylie Jenner dikritik karena sering menggunakan jet pribadi.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Beberapa akun media sosial bahkan telah dibuat untuk melacak penerbangan jet pribadi dan mengidentifikasi penggunanya secara publik. Sebuah akun Twitter yang dinamai Bernard Arnault melacak jet pribadi yang dimiliki oleh beberapa perusahaan terbesar Prancis.

Dalam melacak jet pribadi ini, pemilik akun twitter @i_fly_Bernard mengandalkan data sumber terbuka, khususnya laman ADS-B Exchange A.S. Laman web tersebut diketahui menerbitkan data penerbangan yang harus dikirimkan pesawat kepada kontrol lalu lintas udara.

“Kami tidak bisa meminta penduduk dunia untuk berusaha, sementara miliarder dunia melakukan apa yang mereka inginkan,” sebut pencipta akun @I_fly_Bernard.

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Di sisi lain, Presiden Emmanuel Macron telah memberikan lampu hijau kepada Beaune untuk segera merencanakan pengaturan lebih lanjut mengenai pengendalian penerbangan jet pribadi, termasuk pemajakan atasnya.

Sejauh ini, belum ada gagasan konkrit. Namun, Beaune sempat melontarkan gagasan tentang kuota karbon, yaitu mengharuskan individu atau perusahaan yang melampaui ambang batas tertentu emisi gas rumah kaca untuk membayar pajak.

Jika tidak ada aral melintang, ia akan segera menyusun proposal konkrit tersebut kepada Presiden Macron dalam beberapa pekan mendatang. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan