PELAYANAN PUBLIK

Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Bicara Reformasi Perizinan

Dian Kurniati | Rabu, 16 Desember 2020 | 11:02 WIB
Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Bicara Reformasi Perizinan

Presiden Jokowi. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah saat ini tengah berupaya mencegah korupsi melalui reformasi besar-besaran pada sistem perizinan dan pelayanan publik.

Jokowi mengatakan pemerintah berupaya menyederhanakan proses kerja dan layanan kepada masyarakat untuk menghilangkan celah korupsi. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung sistem perizinan tersebut agar semakin akuntabel dan minim risiko korupsi.

"Upaya pemerintah melakukan reformasi perizinan dan pelayanan publik merupakan upaya penting memperkecil peluang korupsi," katanya dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2020, Rabu (16/12/2020).

Baca Juga:
Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jokowi meyakini pembangunan sistem perizinan dan pelayanan publik akan menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Menurutnya, semua lembaga pemerintah juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menyederhanakan proses kerja untuk meminimalkan peluang korupsi.

Jokowi menilai penyederhanaan proses kerja itu terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat atau memengaruhi ekosistem berusaha. Misalnya, pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jokowi mengklaim pemerintah saat ini tengah berusaha keras melakukan reformasi struktural dan memangkas regulasi agar pengurusan izin usaha makin mudah. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kini disederhanakan dengan dukungan penggunaan teknologi digital.

Baca Juga:
Jadi Menteri ESDM, Bahlil Janji Tingkatkan Pendapatan Negara dari SDA

Secara bersamaan, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan untuk mendukung reformasi birokrasi, baik melalui pengawas internal di instansi pemerintah maupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa tenaga di luar pemerintah. Dalam hal ini, Jokowi menilai profesionalisme aparat penegak hukum memiliki posisi sentral untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.

"Saya berharap dengan langkah sistematis dan sistemik dari hulu hingga hilir, bisa lebih efektif berantas korupsi, bisa lebih efektif memberantas kemiskinan dan pengangguran, dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang kita cita-citakan," ujarnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

17 Desember 2020 | 12:41 WIB

reformasi birokrasi memang perlu dilakukan secara serius. hal ini demi mendukung pertumbuhan ekonomi kedepan. namun disamping itu, saya setuju perlu dilakukan pemberantasan korupsi di sektor birokrat demi meningatkan kepercayaan masyarakat dan menaikan investasi dari luar. hal ini sejalan dengan kajian World Economic Forum (WEF), maraknya korupsi merupakan penghambat utama investasi di Indonesia

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Rabu, 09 Oktober 2024 | 10:45 WIB KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jokowi Tetapkan 2 KEK Baru di BSD Kabupaten Tangerang dan Batam

Minggu, 06 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pindah Ibu Kota ke IKN, Presiden Jokowi: Jangan Dikejar-kejar

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN