PELAYANAN PUBLIK

Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Bicara Reformasi Perizinan

Dian Kurniati | Rabu, 16 Desember 2020 | 11:02 WIB
Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Bicara Reformasi Perizinan

Presiden Jokowi. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah saat ini tengah berupaya mencegah korupsi melalui reformasi besar-besaran pada sistem perizinan dan pelayanan publik.

Jokowi mengatakan pemerintah berupaya menyederhanakan proses kerja dan layanan kepada masyarakat untuk menghilangkan celah korupsi. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung sistem perizinan tersebut agar semakin akuntabel dan minim risiko korupsi.

"Upaya pemerintah melakukan reformasi perizinan dan pelayanan publik merupakan upaya penting memperkecil peluang korupsi," katanya dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2020, Rabu (16/12/2020).

Baca Juga:
Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jokowi meyakini pembangunan sistem perizinan dan pelayanan publik akan menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Menurutnya, semua lembaga pemerintah juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menyederhanakan proses kerja untuk meminimalkan peluang korupsi.

Jokowi menilai penyederhanaan proses kerja itu terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat atau memengaruhi ekosistem berusaha. Misalnya, pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jokowi mengklaim pemerintah saat ini tengah berusaha keras melakukan reformasi struktural dan memangkas regulasi agar pengurusan izin usaha makin mudah. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kini disederhanakan dengan dukungan penggunaan teknologi digital.

Baca Juga:
Jadi Menteri ESDM, Bahlil Janji Tingkatkan Pendapatan Negara dari SDA

Secara bersamaan, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan untuk mendukung reformasi birokrasi, baik melalui pengawas internal di instansi pemerintah maupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa tenaga di luar pemerintah. Dalam hal ini, Jokowi menilai profesionalisme aparat penegak hukum memiliki posisi sentral untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.

"Saya berharap dengan langkah sistematis dan sistemik dari hulu hingga hilir, bisa lebih efektif berantas korupsi, bisa lebih efektif memberantas kemiskinan dan pengangguran, dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang kita cita-citakan," ujarnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

17 Desember 2020 | 12:41 WIB

reformasi birokrasi memang perlu dilakukan secara serius. hal ini demi mendukung pertumbuhan ekonomi kedepan. namun disamping itu, saya setuju perlu dilakukan pemberantasan korupsi di sektor birokrat demi meningatkan kepercayaan masyarakat dan menaikan investasi dari luar. hal ini sejalan dengan kajian World Economic Forum (WEF), maraknya korupsi merupakan penghambat utama investasi di Indonesia

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Rabu, 09 Oktober 2024 | 10:45 WIB KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jokowi Tetapkan 2 KEK Baru di BSD Kabupaten Tangerang dan Batam

Minggu, 06 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pindah Ibu Kota ke IKN, Presiden Jokowi: Jangan Dikejar-kejar

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses