KINERJA FISKAL

Harga Minyak Naik, PNBP Migas Terkumpul Rp36,81 Triliun Hingga Mei

Redaksi DDTCNews | Jumat, 31 Mei 2024 | 16:00 WIB
Harga Minyak Naik, PNBP Migas Terkumpul Rp36,81 Triliun Hingga Mei

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas tercatat mencapai Rp36,81 triliun hingga 20 Mei 2024. Capaian ini setara dengan 33,42% dari target PNBP yang tertuang dalam APBN 2024, yakni Rp110,15 triliun.

Plt. Dirjen Migas Dadan Kusdiana mengatakan kinerja PNBP sektor migas diyakini akan terus meningkat. Berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, capaian PNBP pada 2025 bahkan diprediksi bisa menyentuh Rp113,3 triliun.

"Perkembangan PNBP sektor minyak dan gas bumi sejak tahun 2020 hingga 2024 terus berfluktuasi, dipengaruhi kenaikan harga minyak dunia dan peningkatan produksi migas nasional," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapatan dengan Komisi VII DPR, dikutip pada Jumat (29/5/2024).

Baca Juga:
Apa Itu Simbara?

Pada 2020, capaian PNBP migas tercatat senilai Rp69,71 triliun. Kemudian, kinerjanya terus meningkat menjadi Rp97,98 triliun pada 2021 dan meningkat tajam pada 2022, menjadi Rp148,70 triliun. Selanjutnya, kinerja PNBP sektor migas kembali terkoreksi menjadi Rp116,98 triliun pada 2023.

Dadan menambahkan PNBP sektor migas merupakan sumber pendapatan negara yang penting bagi Indonesia. Karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PNBP sektor migas agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan rakyat Indonesia.

Pemerintah sendiri menyiapkan 6 langkah strategis untuk terus meningkatkan capaian PNBP sektor migas.

Baca Juga:
Kebut Eksplorasi Migas, Pemerintah Klaim Pangkas Ratusan Perizinan

Pertama, menjalankan upaya penyempurnaan regulasi. Kedua, mendorong upaya peningkatan lifting migas. Ketiga, mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian operasional kegiatan hulu migas antara lain melalui skema bagi hasil pengusahaan hulu migas.

Keempat, meningkatkan monitoring dan evaluasi pengawasan dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui berbagai macam teknologi.

Kelima, mendukung efektivitas implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT sesuai dengan perpres nomor 121 tahun 2020. Terakhir, mendorong digitalisasi proses-proses bisnis. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 17:30 WIB KAMUS PENERIMAAN NEGARA

Apa Itu Simbara?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Selasa, 15 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Kebut Eksplorasi Migas, Pemerintah Klaim Pangkas Ratusan Perizinan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja