Harga Melambung, Politisi Usul Pajak BBM Diturunkan

CANBERRA, DDTCNews – Politisi Australia mengusulkan kepada pemerintah untuk menurunkan tarif pajak bahan bakar minyak (BBM) kendaraan bermotor. Pasalnya saat ini harga BBM di Australia mencapai level tertinggi dalam satu dekade dengan kenaikan 20% dibanding tahun lalu.

Politisi Australia Craig Kelly menjelaskan penurunan tarif pajak BBM bisa menjadi salah satu langkah yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya dalam menghadapi peningkatan tarif BBM yang signifikan belakangan ini.

“Pajak BBM harus diturunkan sekitar 10 sen per liternya,” ujarnya di Canberra seperti ditulis, Senin (5/11).

Berdasarkan data Australian Institute of Petroleum, rata-rata harga bensin tanpa timbal meningkat AU$441,32 per liter pada November 2017 menjadi AU$1,60 (senilai Rp17.283) per liter pada Oktober 2018.

Sayangnya, usulan Kelly mendapat kritikan karena penurunan tarif pajak BBM akan menjadi pukulan berat bagi APBN. Meskipun Australia alami lonjakan harga BBM, tapi belum separah Italia atau Jerman di mana para pengendara harus membayar hampir satu dolar lebih mahal.

Di samping itu, pemerintah justru menuding tingginya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar dolar Australia juga sebagai penyebab kenaikan tarif BBM yang signifikan. Pasalnya, nilai tukar dolar Australia dikabarkan semakin sulit mengejar dolar Amerika Serikat.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison menjelaskan pemerintah ingin perusahaan minyak bertindak mengatasi kemelut harga BBM. Menurut Morrison, peningkatan harga BBM yang signifikan sangat memberatkan bagi warga Australia.

“Kami akan mempertimbangkan berbagai tindakan yang bisa diterapkan untuk mengatasi persoalan ini. Perusahaan ritel energi seperti AGL, Origin Energy dan Energy Australia harus dibawa ke badan pengawas persaingan usaha (Australian Competition and Consumer Commission/ACCC),” tuturnya.

Pendapat Morrison mendapat respons dari Mantan Ketua ACCC Profesor Allan Fels terkait usulan penambahan kewenangan bagi ACCC. Fels menilai divestasi perusahaan ritel energi merupakan langkah terakhir, tapi opsi ini harus dimiliki oleh regulator.

"Hukum persaingan usaha kita lemah, maka perlu adanya kewenangan divestasi. AS contohnya, divestasi memecah monopoli lama Rockefeller dan mampu mendorong munculnya banyak perusahaan minyak bersaing antara satu dengan yang lainnya," pungkat Fels melansir abc.net.au. (Amu)