Hadapi Ketidakpastian, Kebijakan Disarankan Pragmatis

JAKARTA, DDTCNews - Iklim perekonomian global belum akan kondusif dalam waktu dekat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang diambil disarankan pragmatis.

Anggota Komisi XI DPR-RI Hendrawan Supratikno mengatakan kebijakan ekonomi yang pragmatis dibutuhkan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Hal tersebut menurutnya berlaku untuk kebijakan fiskal dan juga moneter.

"IMF memang sudah turunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Kebijakan pemerintah harus pragmatis untuk menghadapi tren perlambatan tersebut," katanya dalam diskusi 'Indonesia Memilih: Peta Ekonomi & Politik RI 1945-2019', Rabu (10/4/2019).

Khusus untuk kebijakan fiskal, politisi PDI-P ini menyatakan kebijakan belanja sosial idealnya diperbesar dalam ketidakpastian ekonomi saat ini. Pasalnya, kelompok ekonomi bawah ini merupakan yang paling rentan atas gejolak ekonomi.

Oleh karena itu, arah kebijakan fiskal pasca pemilu mau tidak mau harus menyasar kelompok ini. Sehingga tingkat konsumsi tetap terjaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Subsidi dan bantuan sosial harus diperbesar karena untuk menjaga kelompok yang paling rentan," paparnya.

Sementara itu, untuk menarik investasi asing masuk ke tanah air. Opsi offshore financial center menjadi realistis untuk dilakukan. Dengan demikian motor pertumbuhan nasional tidak hanya bersandar kepada konsumsi semata tapi juga bersumber dari kegiatan investasi.

"Kebijakan Singapura sebagai 'hub' keuangan Asia bisa menjadi contoh bagaimana manarik dana dalam jumlah besar dalam mata uang asing. Lembaga setingkat kementerian idealnya dibentuk untuk menarik investasi masuk ke Indonesia," paparnya. (Bsi)