INGGRIS

Google Sebut Aksi Unilateral Soal Pajak Digital Bukan Solusi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 02 Oktober 2019 | 11:08 WIB
Google Sebut Aksi Unilateral Soal Pajak Digital Bukan Solusi

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Kepala Eksekutif Google Sundar Pichai menyebut rencana Pemerintah Inggris mengenakan pajak terhadap perusahaan raksasa digital akan gagal.

Pichai mengatakan tiap negara tidak dapat bertindak sendiri untuk mengekang perusahaan digital. Selain itu, menurutnya, tindakan sepihak (unilateral) tidak akan berkelanjutan. Dia percaya hanya pendekatan multilateral dari OECD yang bisa menjadi solusinya.

“Jika ada tindakan sepihak, saya rasa itu tidak berkelanjutan. Kami sangat percaya pendekatan multilateral dari OECD adalah solusinya,” kata Pichai.

Baca Juga:
DJP Tunjuk Amazon Jepang Hingga Huawei Jadi Pemungut PPN PMSE

Pernyataan Pichai ini sekaligus untuk membalas kritik yang selama ini dilayangkan terhadap raksasa digital. Pasalnya, mereka sering dituding meminimalisasi pajak di seluruh dunia. Selain itu, dia secara tegas mendukung kerangka kerja global di semua sektor, tidak hanya teknologi.

Saat ini, OECD tengah membahas rencana untuk mengenakan pajak secara adil kepada raksasa digital. Namun, lambannya kemajuan yang dicapai oleh OECD membuat beberapa negara merasa frustasi hingga mengambil tindakan sepihak.

Inggris dan Prancis telah menyusun rencana pajak layanan digitalnya sendiri. Selain itu, Wakil Presiden Komisi Eropa Margrethe Vestager juga menegaskan akan terus maju dengan rencana pajaknya sendiri jika OECD gagal mencapai kesepakatan sebelum Januari 2021.

Baca Juga:
Hingga 27%, Ini Daftar Tarif di Kawasan Awal Diterapkannya PPN

Namun, menurut Pichai, persoalan pemajakan ekonomi digital merupakan masalah perdagangan multilateral yang harus diselesaikan dan dipandu secara multinasional. Oleh kerana itu dibutuhkan kerangka kerja global.

“Jika OECD mencapai kerangka kerja baru dan itu konsisten untuk semua pihak, kami dengan senang hati akan mematuhi. Itulah peran kami sebagai perusahaan, berpartisipasi dalam masyarakat,” ujarnya, seperti dilansir afr.com.

Tahun lalu, tagihan pajak Google di Inggris naik menjadi 67 juta pound sterling (setara Rp1,1 triliun) setelah mengalami kenaikan laba senilai 45 juta pound sterling. (setara Rp778,3 miliar). Selain itu, perusahaan ini juga mempekerjakan lebih dari 4.000 orang di Inggris. Namun, Google secara konsisten dikritik karena dianggap tidak membayar pajak yang cukup. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 12 Desember 2024 | 17:55 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tunjuk Amazon Jepang Hingga Huawei Jadi Pemungut PPN PMSE

Jumat, 22 November 2024 | 18:24 WIB STATISTIK TARIF PAJAK

Hingga 27%, Ini Daftar Tarif di Kawasan Awal Diterapkannya PPN

Jumat, 22 November 2024 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%