Giliran Pegadaian yang Integrasikan Data Perpajakan dengan DJP

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) dan PT Pegadaian (Persero) meneken kerja sama integrasi data perpajakan pada hari ini, Rabu (18/11/2020).

Dirut Pegadaian Kuswiyoto mengatakan kerja sama integrasi data perpajakan dengan DJP menjadi hal yang sudah dinantikan korporasi. Menurutnya, integrasi data perpajakan akan membuat urusan perpajakan Pegadaian menjadi lebih efektif dan efisien.

"Buat Pegadaian tentu lebih enak dan efisien serta tidak terlalu banyak berpikir untuk pemenuhan administrasi pajak," katanya.

Kuswiyoto menyampaikan dalam beberapa tahun lalu, sempat terjadi sengketa antara DJP dengan Pegadaian. Hal tersebut membuat energi perusahaan banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, seperti melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dan lain-lain.

Melalui kerja sama integrasi data perpajakan tersebut, Kuswiyoto mengharapkan sengketa yang terjadi pada masa lalu tidak akan terulang lagi. Pasalnya, data kini sudah tersaji dan dapat diakses oleh otoritas pajak.

Menurutnya, baik DJP maupun Pegadaian sama-sama diuntungkan. Perusahaan dapat fokus menjalankan bisnis dan terganggu dengan urusan administrasi perpajakan. Kemudian, otoritas juga akan lebih mudah melakukan pengawasan.

"Kalau lihat sengketa beberapa tahun lalu itu capek untuk rekonsiliasi dan lain-lain. Kemudian, dari DJP juga lebih enak dengan integrasi mengurangi kewajiban melakukan audit. Ini langkah yang saling menguntungkan," terangnya.

Kuswiyoto menambahkan kerja sama integrasi data perpajakan dengan DJP akan terus ditingkatkan pada masa mendatang. Dia menginginkan adanya akselerasi percepatan integrasi data pada tahap selanjutnya.

Adapun integrasi data perpajakan antara Pegadaian dan DJP baru memasuki tahap pertama, yakni host-to-host e-faktur dan host-to-host e-SPT Masa PPN. Sementara itu, tahap lanjutan dari integrasi data perpajakan adalah unifikasi SPT, general ledger tax mapping, pelayanan KSWP, compliance arrangements, dan integrasi data proforma semua jenis SPT.

"Saya harapkan segera dipercepat sehingga semua tahap integrasi bisa dilakukan. Jadi, tanda tangan ini tidak hanya di atas kertas karena akan terus dimonitor perkembangannya," imbuhnya. (kaw)