KOTA TARAKAN

Genjot Penerimaan, Pajak yang Pernah Mati Ini Dihidupkan Lagi

Redaksi DDTCNews | Senin, 25 September 2017 | 11:30 WIB
Genjot Penerimaan, Pajak yang Pernah Mati Ini Dihidupkan Lagi

TARAKAN, DDTCNews - Pemkot Tarakan Kalimantan Utara berencana akan memberlakukan kembali pajak restoran khusus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tarakan Mariyam mengatakan pajak restoran khusus untuk UMKM itu akan diberlakukan kepada para pengusaha UMKM dengan pendapatan lebih rendah dari Rp500 juta dan hanya mendapat izin usaha dari kecamatan.

Pajak tersebut rencananya akan kembali diefektifkan awal Oktober. “Pajak ini berlaku khusus untuk UMKM seperti penjual sembako, es krim maupun angkringan. Kami menggali potensi lebih banyak melalui pemberlakuan jenis pajak ini," ujarnya di Tarakan, pekan ini (19/9).

Baca Juga:
Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah

Menurutnya Pemkot Tarakan akan menyambangi para pengusaha untuk menagih pajak tersebut, karena skema yang sebelumnya diterapkan dianggap tidak efisien untuk mengejar pengusaha UMKM.

Saat kebijakan ini berlaku 2 tahun lalu, Pemkot Tarakan hanya menunggu pengusaha UMKM menyetor pajak. Namun upaya tersebut gagal, karena pengusaha UMKM tidak memiliki kesadaran yang cukup baik untuk membayar pajak.

Berdasarkan data yang dihimpun BPPRD Kota Tarakan, terdapat sekitar 1.020 pengusaha kecil yang beroperasi di Kecamatan Tarakan Tengah. Bahkan jumlah itu belum ditambah pengusaha dari Kecamatan Tarakan Timur, Barat dan Utara.

Baca Juga:
Demi Pajak, Mahasiswa di Malang Bakal Diminta Balik Nama Kendaraannya

"Totalnya bisa mencapai 5 ribu pengusaha. Potensi inilah yang kami coba untuk digarap kembali dengan upaya turun ke lapangan sekaligus menagih pajak kepada para pengusaha terkait," ungkapnya seperti dilansir bulungan.prokal.co.

Mariyam menegaskan pajak restoran dari UMKM akan sangat berkontribusi terhadap PAD, karena nilainya cukup signifikan. Pajak ini diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Amu/Gfa)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko