APBN 2018

Genjot Infrastruktur, Pemerintah Siapkan Dana Rp410,7 Triliun

Redaksi DDTCNews | Kamis, 26 Oktober 2017 | 10:31 WIB
Genjot Infrastruktur, Pemerintah Siapkan Dana Rp410,7 Triliun

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp410,7 triliun yang akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, Presiden RI Joko Widodo mengamanatkan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan tersebut.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan alokasi anggaran belanja infrastruktur merupakan alokasi terbesar dibandingkan anggaran kemiskinan, sektor unggulan, aparatur negara dan pelayanan masyarakat, maupun pertahanan, keamanan dan demokrasi.

“Secara keseluruhan anggaran belanja tahun 2018 sebesar Rp2.220 triliun. Lalu alokasi terbesar pada belanja infrastruktur yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan sepanjang 865 km (kilometer), irigasi seluas 781 km, rasio elektrifikasi 95,15% dan pembangunan Rusun (Rumah Susun) sebanyak 13.405 unit,” ujarnya di Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (25/10).

Baca Juga:
Wamenkeu Jelaskan Pentingnya Pertimbangan Demografi Saat Rancang APBN

Di samping itu, anggaran belanja pemerintah untuk pembangunan nasional mengalami peningkatan khususnya untuk bidang infrastruktur sekitar Rp1,7 triliun. Kenaikan anggaran belanja yang cukup tinggi pun terjadi pada pertahanan keamanan dan demokrasi setara Rp19,2 triliun.

“Dalam kenaikan pagu infrastruktur tahun 2018 berbanding 2017, itu sudah termasuk alokasi tambahan dana untuk LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) sebanyak Rp30 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian PU, Perhubungan, Dana Desa dan lainnya,” paparnya.

Askolani mengakui masyarakat baru bisa merasakan dampak positif dari pembangunan infrastruktur pada beberapa tahun ke depan. Meski begitu, menurutnya pembangunan infrastruktur juga sangat berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga:
Defisit Rendah, Sri Mulyani akan Tekan Penarikan Utang 2023

Selain itu, alokasi anggaran belanja terbesar kedua yaitu pada anggaran belanja aparatur negara dan pelayanan masyarakat sebanyak Rp365,8 triliun. Lalu disusul oleh anggaran kemiskinan dan kesenjangan sekitar Rp283,7 triliun.

Kemudian anggaran pertahanan, keamanan dan demokrasi akan menerima kucuran anggaran setara Rp220,8 triliun. Pemerintah pun telah menyiapkan alokasi dana senilai Rp34,8 triliun untuk yang akan dialirkan untuk sektor unggulan. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 31 Agustus 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Wamenkeu Jelaskan Pentingnya Pertimbangan Demografi Saat Rancang APBN

Sabtu, 16 Desember 2023 | 16:00 WIB KINERJA FISKAL

Defisit Rendah, Sri Mulyani akan Tekan Penarikan Utang 2023

Rabu, 13 Desember 2023 | 15:35 WIB LAPORAN WORLD BANK

Pendapatan Rendah, APBN Indonesia Cenderung Prosiklikal

Sabtu, 25 November 2023 | 13:00 WIB KINERJA FISKAL

Jelang Akhir Tahun, Serapan Belanja Pusat Masih Belum Optimal

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?