APBN 2018

Genjot Infrastruktur, Pemerintah Siapkan Dana Rp410,7 Triliun

Redaksi DDTCNews | Kamis, 26 Oktober 2017 | 10:31 WIB
Genjot Infrastruktur, Pemerintah Siapkan Dana Rp410,7 Triliun

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp410,7 triliun yang akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, Presiden RI Joko Widodo mengamanatkan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan tersebut.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan alokasi anggaran belanja infrastruktur merupakan alokasi terbesar dibandingkan anggaran kemiskinan, sektor unggulan, aparatur negara dan pelayanan masyarakat, maupun pertahanan, keamanan dan demokrasi.

“Secara keseluruhan anggaran belanja tahun 2018 sebesar Rp2.220 triliun. Lalu alokasi terbesar pada belanja infrastruktur yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan sepanjang 865 km (kilometer), irigasi seluas 781 km, rasio elektrifikasi 95,15% dan pembangunan Rusun (Rumah Susun) sebanyak 13.405 unit,” ujarnya di Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (25/10).

Baca Juga:
Wamenkeu Jelaskan Pentingnya Pertimbangan Demografi Saat Rancang APBN

Di samping itu, anggaran belanja pemerintah untuk pembangunan nasional mengalami peningkatan khususnya untuk bidang infrastruktur sekitar Rp1,7 triliun. Kenaikan anggaran belanja yang cukup tinggi pun terjadi pada pertahanan keamanan dan demokrasi setara Rp19,2 triliun.

“Dalam kenaikan pagu infrastruktur tahun 2018 berbanding 2017, itu sudah termasuk alokasi tambahan dana untuk LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) sebanyak Rp30 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian PU, Perhubungan, Dana Desa dan lainnya,” paparnya.

Askolani mengakui masyarakat baru bisa merasakan dampak positif dari pembangunan infrastruktur pada beberapa tahun ke depan. Meski begitu, menurutnya pembangunan infrastruktur juga sangat berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga:
Defisit Rendah, Sri Mulyani akan Tekan Penarikan Utang 2023

Selain itu, alokasi anggaran belanja terbesar kedua yaitu pada anggaran belanja aparatur negara dan pelayanan masyarakat sebanyak Rp365,8 triliun. Lalu disusul oleh anggaran kemiskinan dan kesenjangan sekitar Rp283,7 triliun.

Kemudian anggaran pertahanan, keamanan dan demokrasi akan menerima kucuran anggaran setara Rp220,8 triliun. Pemerintah pun telah menyiapkan alokasi dana senilai Rp34,8 triliun untuk yang akan dialirkan untuk sektor unggulan. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 31 Agustus 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Wamenkeu Jelaskan Pentingnya Pertimbangan Demografi Saat Rancang APBN

Sabtu, 16 Desember 2023 | 16:00 WIB KINERJA FISKAL

Defisit Rendah, Sri Mulyani akan Tekan Penarikan Utang 2023

Rabu, 13 Desember 2023 | 15:35 WIB LAPORAN WORLD BANK

Pendapatan Rendah, APBN Indonesia Cenderung Prosiklikal

Sabtu, 25 November 2023 | 13:00 WIB KINERJA FISKAL

Jelang Akhir Tahun, Serapan Belanja Pusat Masih Belum Optimal

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN