KP2KP MUKOMUKO

Gara-Gara Punya Tunggakan, 100 Wajib Pajak Dipanggil Juru Sita ke KPP

Redaksi DDTCNews | Jumat, 09 September 2022 | 17:45 WIB
Gara-Gara Punya Tunggakan, 100 Wajib Pajak Dipanggil Juru Sita ke KPP

Petugas KP2KP Mukomuko memberikan edukasi perpajakan kepada salah satu wajib pajak. (foto: DJP)

MUKOMUKO, DDTCNews - Sebanyak 100 wajib pajak diundang oleh Juru Sita KPP Pratama Bengkulu Satu. Usut punya usut, mereka adalah wajib pajak yang tercatat memiliki tunggakan atau utang pajak, termasuk yang disebabkan keterlambatan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Undangan tersebut disampaikan oleh KP2KP Mukomuko, Bengkulu. Kantor pajak sengaja mengundang seluruh wajib pajak yang tercatat masih memiliki atau berpotensi memiliki tunggakan untuk diberikan edukasi perpajakan secara tatap muka. Tujuannya, agar wajib pajak bisa segera melunasi utangnya dan terhindari dari tahapan penagihan aktif.

"Edukasi ini dimaksudkan mempermudah penunggak pajak dalam memperoleh informasi mengenai tunggakan wajib pajak agar dapat mencegah terjadinya tindakan penagihan aktif oleh juru sita dari KPP Pratama Bengkulu Satu," ujar Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Bengkulu Satu Ermaria Angelita Soepeno dilansir pajak.go.id, Jumat (9/9/2022).

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Ermaria mengungkapkan, undangan diberikan pada pertengahan Agustus lalu kepada 100 wajib pajak yang berdomisili di Kabupaten Mukomuko. Dia menegaskan pemanggilan ini murni penyampaian edukasi agar wajib pajak menyadari adanya tunggakan dan segera melunasinya.

Kepala KP2KP Mukomuko Tomi Wiranto menambahkan, kegiatan edukasi secara one on one ini merupakan agenda rutin yang dilakukan timnya. Edukasi, ujarnya, perlu diberikan terhadap wajib pajak yang memiliki potensi tunggakan pajak.

Poin utama yang disampaikan oleh petugas, ujar Tomi, adalah adanya serangkaian tindakan penagihan aktif yang menanti wajib pajak jika utang dan biaya penagihan tak segera dilunasi, yakni mulai penerbitana surat teguran sampai dengan pelaksanaan penyitaan dan lelang apabila memang diperlukan.

Baca Juga:
Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

"Dengan edukasi perpajakan yang diberikan di KP2KP Mukomuko, wajib pajak tidak perlu menempuh 6 jam perjalanan darat ke KPP Pratama Bengkulu Satu," ujar Tomi.

Wajib pajak juga diberikan informasi lain terkait dengan kewajiban perpajakan yang perlu dipenuhi termasuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan kiat-kiat agar tidak lagi diterbitkan produk hukum akibat ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban pajak.

"Sampai dengan hari ini tercatat telah lebih dari 8 wajib pajak yang datang ke KP2KP Mukomuko dari total 100 undangan yang telah dikirimkan. Kami harap akan lebih banyak lagi wajib pajak yang datang agar edukasi terkait tunggakan pajak ini bisa tersampaikan dengan baik," ungkap Tomi.

Salah satu wajib pajak yang hadir ke KP2KP Mukomuko, Nur Ardani, mengungkapkan alasan di balik keterlambatannya dalam melaporkan SPT Tahunan. Dia mengaku, dirinya dan pengurus usaha yang dijalankan memang tidak tahu dan lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Karenanya, Nur mengaku penyampaikan edukasi perpajakan ini bermanfaat bagi wajib pajak sepertinya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 10:30 WIB KP2KP SINJAI

Pemda Adakan Pengadaan Lahan, Fiskus Beberkan Aspek Perpajakannya

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak