G-20 Terima Paket Kebijakan dan Komunike dari Civil-20, Ini Poinnya

NUSA DUA, DDTCNews - Indonesia selaku Presidensi G-20 menerima paket kebijakan dan komunike dari Civil-20 (C-20).

Paket kebijakan dan komunike C-20 memuat beragam usulan kebijakan dari perwakilan organisasi masyarakat sipil (civil society) dari negara-negara anggota G-20.

"Dengan serah terima paket kebijakan dan komunike C-20, kami berharap masyarakat C-20 dapat bekerja sama untuk civil society yang lebih hijau, sejahtera, dan lebih baik," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I Bidang Sherpa Track G-20, Kamis (6/10/2022).

Airlangga mengatakan usulan-usulan yang tertuang dalam paket kebijakan dan komunike dari C-20 adalah masukan-masukan yang berharga dan akan memperkaya diskusi para kepala negara dalam KTT G-20 bulan depan.

Airlangga mengatakan civil society selaku mitra pemerintah memiliki peran yang krusial dalam menjaga efektivitas dan inklusivitas dari kebijakan yang dirumuskan.

Civil society perlu hadir untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat, mempromosikan inklusi sosial, serta mendorong pembangunan ekonomi. "Untuk itu, saya ingin menghargai peran mereka dalam memastikan bahwa inklusivitas tetap menjadi inti dari perumusan dan penyampaian kebijakan kami," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan C-20 memiliki peran penting dalam mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok rentan yang selama ini kurang diperhatikan oleh para pengambil kebijakan.

Untuk diketahui, C-20 mengusulkan kepada para kepala negara untuk menindaklanjuti beragam permasalahan global, termasuk di antaranya adalah masalah-masalah terkait dengan perpajakan.

C-20 mendorong adanya pengenaan pajak kekayaan guna mengurangi ketimpangan sekaligus untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan belanja kesehatan dan penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya, C-20 juga mengusulkan kepada setiap negara untuk merumuskan kebijakan perpajakan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan gender. Langkah ini diperlukan untuk menghapuskan pembebanan pajak yang tak adil terhadap perempuan.

C-20 juga mendorong penerapan pajak karbon yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah harus memastikan pajak karbon ditanggung secara adil baik oleh produsen maupun oleh konsumen.

C-20 juga mengusulkan pembentukan badan pajak internasional di bawah naungan PBB atau UN Tax Convention. Menurut C-20, badan pajak internasional di bawah PBB akan lebih mewakili kepentingan seluruh negara baik negara maju maupun negara berkembang.

Terakhir, C-20 mengusulkan peningkatan tarif pajak minimum global Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) dari 15% menjadi 25%. (sap)