Facebook Siap Jadi BUT?

JAKARTA, DDTCNews – Facebook dikabarkan telah mendapatkan izin prinsip untuk menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT). Maka pemerintah bisa memberlakukan pengenaan pajak Facebook yang beroperasi di Indonesia setara dengan perusahaan lainnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan Facebook akan menjadi wajib pajak dalam negeri jika menjadi BUT ke depannya. Menurutnya tarif pajak yang akan berlaku kepada Facebook yaitu tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 25%.

“Tarif akan diberlakukan sama dengan tarif perusahaan domestik yang sebesar 25%. Jadi bukan PPh pasal 26 yang berlaku kepada Facebook. Ketika sudah jadi BUT, maka Facebook harus ikuti rezim UU PPh Indonesia,” ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Rabu (21/6).

Perusahaan Over The Top (OTT) yang beroperasi di Indonesia masih ada yang belum berstatus BUT. Seperti halnya Google yang bersikeras menentang pemerintah yang menganggap Google merupakan BUT, sehingga pemerintah berhak atas pajaknya atas operasionalnya.

Namun, yang timbul justru Google menghindari pengenaan pajak yang diajukan oleh pemerintah. Bahkan hal tersebut menjadikan Google sebagai buronan pajak berbulan-bulan sejak tahun kemarin, meski saat ini kabarnya Google sudah berkomitmen untuk melunaskan pajak terutangnya.

Padahal, pemerintah kerap menegaskan berbagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau penerimaan maka negara berhak memajakinya. Maka baik perusahaan domestik maupun internasional, pengenaan pajak sudah berlaku pada saat perusahaan tersebut mendapatkan penghasilan.

BUT merupakan suatu bentuk perusahaan yang menetap, mencari penghasilan, dan beroperasional di Indonesia. Pemerintah ingin seluruh perusahaan asing maupun OTT yang beroperasi di Indonesia menjadi BUT agar pengenaan pajaknya lebih mudah.

Bahkan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pun membahas mengenai perusahaan BUT. Seluruh perusahaan asing harus setuju dengan pemberlakuan pajak di Indonesia, sebelum memulai operasionalnya dan justru menghindar dari pajak. (Gfa/Amu)