Facebook: Seharusnya Setoran Pajak Lebih Banyak ke Luar AS

BRUSSELS, DDTCNews – Setoran pajak Facebook seharusnya lebih besar ke luar Amerika Serikat. Namun, sistem atau regulasi yang dapat menciptakan pembayaran lebih besar di luar Negeri Paman Sam harus diciptakan oleh pemerintah.

Hal ini diungkapkan oleh Nick Clegg, mantan Wakil Perdana Menteri Inggris yang mulai bergabung ke Facebook sebagai Wakil Presiden Komunikasi dan Urusan Global. Menurutnya, ada ketidakseimbangan ketika hampir seluruh tagihan pajak Facebook sekitar US$4 miliar dibayarkan di Amerika Serikat.

“Itulah yang perlu diubah,” ujarnya saat berbicara di depan publik untuk pertama kalinya sebagai bagian dari Facebook, seperti dikutip pada Rabu (30/1/2019).

Menurutnya, mayoritas pengguna Facebook berada di luar Amerika Serikat. Dengan demikian, menjadi seimbang jika fakta tersebut juga diikuti dengan setoran pajaknya. Namun, tanpa menyatakan kesanggupan pembayaran tersebut, dia mengatakan sistem harus diatur oleh pemerintah.

“Tanggung jawab ada pada pemerintah untuk datang dengan cara yang lebih baik untuk perusahaan pajak seperti Facebook,” imbuh Nick Clegg.

Hingga saat ini, pemajakan pada ekonomi digital – termasuk pada raksasa teknologi seperti Facebook – masih menjadi perdebatan di tingkat dunia. Di Uni Eropa sendiri muncul perdebatan terkait pajak layanan digital (digital services tax/DST) yang menjadi usulan Komisi Eropa.

Pada saat yang bersamaan, OECD menegaskan ada kemajuan baru dalam upaya mencapai solusi jangka panjang berbasis konsensus pada 2020 terkait tantangan pajak yang muncul dari digitalisasi ekonomi. Hal ini termuat dalamPolicy Note pascapertemuan Inclusive Framework pada 23—24 Januari 2019.

Selain menyinggung masalah setoran pajak, Nick Clegg mengaku akan membuat Facebook sebagai platform media sosial yang aman bagi kaum muda, termasuk menjamin keamanan dari berita hoax menjelang pemilihan umum di Uni Eropa mendatang.

Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan, akan ada pembentukan badan eksternal untuk membantu pengguna Facebook yang menantang keputusan terkait konten yang ditandai (flagged content). Menurutnya Facebook tidak bisa membuat keputusan penting sepihak terkait keamanan online dan kebebasan berekspresi.

Metode ini diprediksi akan membantu meningkatkan respons cepat Facebook untuk melawan informasi yang salah, menyatukan puluhan ahli dari seluruh perusahaan, termasuk dari intelijen, ilmu data, teknik, penelitian, operasi masyarakat dan tim hukum. (kaw)