DISKUSI PAJAK

Euro Chamber Gelar Diskusi Soal Pengelolaan Risiko Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 September 2017 | 16:29 WIB
Euro Chamber Gelar Diskusi Soal Pengelolaan Risiko Pajak Direktur Perpajakan Internasional John Hutagaol saat memberi sambutan dalam diskusi pajak bersama anggota Euro Chamber, Jakarta, Rabu (5/8).

JAKARTA, DDTCNews – Euro Chamber yang merupakan Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Eropa menyelenggarakan diskusi pajak yang membahas tentang pengelolaan risiko pajak bagi perusahaan multinasional dengan penekanan pada permasalahan seputar transfer pricing.

Acara yang berlangsung pada 5 September 2017 dan bertempat di Financial Club, Jakarta ini dihadiri oleh lebih dari 50 peserta yang mewakili perusahaan-perusahaan anggota Euro Chamber.

Euro Chamber adalah salah satu organisasi perwakilan bisnis terbesar di Brussels, mewakili lebih dari 20 juta perusahaan melalui 45 anggota dan jaringan Eropa yang terdiri dari 1.700 Chambers regional dan lokal. Sekitar 98% dari perusahaan ini adalah usaha kecil menengah (UKM).

Baca Juga:
Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi

Diskusi pajak ini dibuka dengan sambutan dari John Hutagaol (Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak). Kemudian, dilanjutkan dengan panel diskusi yang diisi oleh 2 pembicara yaitu Tax Partner PwC Ay Tjing dan Tax Partner Deloitte Roy Seaward.

Dalam sambutannya, John menjelaskan gambaran umum mengenai perpajakan internasional yang terjadi saat ini. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi komunikasi yang sering disebut Digital Economy.

Selain itu, ketersediaan sarana transportasi, produk keuangan & perbankan yang canggih serta ketergantungan antarnegara melengkapi gambaran global ekonomi saat ini yang sudah semakin terbuka (open economy).

Baca Juga:
Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

“Namun, di sisi lain kita mengetahui bahwa besaran tarif dan struktur pajak antarnegara bervariasi satu dengan lainnya, ditambah dengan adanya negara yang selama ini dikenal sebagai off shore financial center,” tutur John.

Dalam kondisi ekonomi global yang dinamis, otoritas pajak di banyak negara justru mengalami informasi asimetris (asymmetric information). Kondisi ini pula yang memikat para pelaku bisnis global untuk melakukan aggressive tax planning yang dapat menggerus basis pajak suatu negara.

Aggressive tax planning yang dimaksud berupa transfer pricing, thin capitalization, harmful tax practise. Akibatnya, lanjut John, penerimaan pajak berpotensi hilang setiap tahunnya dalam jumlah besar.

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, anggota OECD dan G20 menyususn BEPS Deliverables yang merupakan standar pajak internasional untuk menangkal praktik pengalihan keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak rendah yang mengakibatkan tergerusnya basis pajak suatu negara.

Selain itu, standar pajak internasional lainnya juga dibuat untuk melaksanakan pertukaran informasi perpajakan (exchange of information) baik berdasarkan permintaan (EoI on request) maupun secara otomatis (AEoI).

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi

Senin, 21 Oktober 2024 | 14:32 WIB CORETAX SYSTEM

Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi