KEBIJAKAN FISKAL

Estimasi Pagu Belanja Pemerintah Pusat 2020 Turun, Ada Apa?

Redaksi DDTCNews | Kamis, 27 Juni 2019 | 15:01 WIB
Estimasi Pagu Belanja Pemerintah Pusat 2020 Turun, Ada Apa?

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani. 

JAKARTA, DDTCNews – Kemenkeu menurunkan pagu belanja pemerintah pusat untuk tahun depan. Aspek efektivitas dan efisien menjadi panduan utama dalam belanja tahun fiskal 2020.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menurunkan proyeksi pagu belanja dalam rapat panitia kerja (Panja) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Menurutnya, penurunan pagu tersebut tidak akan mengurangi peran pemerintah dalam perekonomian nasional.

Adapun nilai belanja pemerintah pusat untuk kementerian/lembaga (K/L) untuk 2020 senilai Rp854 triliun. Pagu belanja tersebut turun dari tahun ini yang sebesar Rp855,4 triliun.

Baca Juga:
Prabowo Ingatkan Para Menteri untuk Dukung Makan Bergizi Gratis

“Ini awal yang kita tetapkan sedikit turun dibanding pagu 2019 yang mencapai Rp855,4 triliun. Ini masih sangat sementara tentunya dan terbuka untuk dilakukan review nantinya,” katanya di ruang rapat Banggar, Kamis (27/6/2019).

Askolani menambahkan arah kebijakan belanja pemerintah pusat tahun depan untuk meningkatkan kapasitas belanja modal. Hitung-hitungan kenaikan masih dalam kalkulasi dengan opsi menurunkan belanja barang atau menggenjot penerimaan negara.

Sementara itu, fokus pemerintah dalam rencana kerja 2020 akan diarahkan kepada tiga aspek. Pertama, pengembangan sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur. Ketiga, pemantapan jaring pengaman sosial.

Baca Juga:
Kepada Sri Mulyani, Prabowo Tekankan Penggunaan APBN Harus Teliti

“Untuk mendukung prioritas pemerintah, efisiensi belanja barang K/L diupayakan supaya bisa dialihkan ke belanja produktif. Ini arah belanja K/L secara umum,” imbuhnya.

Data Ditjen Anggaran menunjukan sejak 2014-2019, rata-rata pertumbuhan belanja K/L per tahunnya sebesar 8,2%. Dari angka tersebut, belanja pegawai setiap tahunnya tumbuh 9,5%, belanja barang tumbuh 14,3%, dan belanja modal tumbuh 4,1%. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 24 Oktober 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Ingatkan Para Menteri untuk Dukung Makan Bergizi Gratis

Kamis, 24 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kepada Sri Mulyani, Prabowo Tekankan Penggunaan APBN Harus Teliti

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 26 Oktober 2024 | 07:00 WIB KABINET MERAH PUTIH

Sri Mulyani Carikan Kantor untuk Kementerian Baru

Jumat, 25 Oktober 2024 | 22:15 WIB HUT KE-17 DDTC

Buku Gagasan Perpajakan Prabowo-Gibran, Wadah Kegelisahan Soal Pajak

Jumat, 25 Oktober 2024 | 22:08 WIB HUT KE-17 DDTC

Kontributor Luar Negeri Beri Testimoni terkait Buku Gagasan Perpajakan

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:30 WIB HUT KE-17 DDTC

Untuk Kontributor, DDTC Bagikan Buku Gagasan Perpajakan Prabowo-Gibran

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:15 WIB HUT KE-17 DDTC

DDTC Berikan Penghargaan untuk Pemenang Lomba dan Kontributor Buku

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:00 WIB HUT KE-17 DDTC

Kabinet Baru Perlu Baca Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Jumat, 25 Oktober 2024 | 20:39 WIB HUT KE-17 DDTC

Buku Gagasan Perpajakan Ini Layak Jadi Pertimbangan Pemerintah Baru

Jumat, 25 Oktober 2024 | 20:04 WIB HUT KE-17 DDTC

Digelar, Temu Kontributor Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Jumat, 25 Oktober 2024 | 17:00 WIB KAMUS PERPAJAKAN

Update 2024, Apa itu Wilayah Pengembangan Industri (WPI)?