KEBIJAKAN EKONOMI

Ekspor Terkontraksi, Risiko Perlambatan Ekonomi Bakal Diantisipasi

Muhamad Wildan | Selasa, 08 Agustus 2023 | 16:30 WIB
Ekspor Terkontraksi, Risiko Perlambatan Ekonomi Bakal Diantisipasi

Ilustrasi. Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (17/7/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mulai mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global terhadap kinerja ekspor.

Pada kuartal II/2023, kinerja ekspor terhadap PDB terkontraksi 2,75% karena harga komoditas yang turun. Di lain pihak, volume ekspor beberapa komoditas andalan seperti batu bara, kelapa sawit, dan besi baja masih tumbuh masing-masing sebesar 5,1%, 56,4%, dan 18%.

"Pemerintah akan terus memantau dan mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi dunia saat ini, khususnya dampaknya terhadap ekspor-impor nasional," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, dikutip pada Selasa (8/8/2023).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Hilirisasi juga akan dilanjutkan untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional. Selanjutnya, pemerintah akan terus meningkatkan cakupan kerja sama melalui forum internasional guna memperluas pasar ekspor produk Indonesia.

Kesepakatan Dagang antara Indonesia dan Uni Eropa

Salah satu kerja sama yang ditargetkan bisa segera dicapai, yaitu kesepakatan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Dengan kesepakatan tersebut, pajak yang dikenakan atas ekspor Indonesia ke Eropa bisa dikurangi hingga 0%. Saat ini, negara-negara Uni Eropa mengenakan pajak sebesar 10% - 17% atas barang yang diimpor dari Indonesia.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya, terdapat 5 isu strategis yang perlu segera diselesaikan sehingga kesepakatan atas IEU-CEPA bisa dicapai pada akhir tahun ini.

Isu-isu yang dimaksud antara lain mengenai belanja pemerintah, standardisasi produk berwawasan lingkungan, peran BUMN, bea keluar, dan penyelesaian perselisihan investasi.

"Diharapkan kalau 5 isu ini bisa selesai maka di akhir tahun ini IEU-CEPA bisa diselesaikan. Tinggal 1 perundingan lagi," ujar Airlangga. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra