KEBIJAKAN EKONOMI

Ekspor Terkontraksi, Risiko Perlambatan Ekonomi Bakal Diantisipasi

Muhamad Wildan | Selasa, 08 Agustus 2023 | 16:30 WIB
Ekspor Terkontraksi, Risiko Perlambatan Ekonomi Bakal Diantisipasi

Ilustrasi. Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (17/7/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mulai mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global terhadap kinerja ekspor.

Pada kuartal II/2023, kinerja ekspor terhadap PDB terkontraksi 2,75% karena harga komoditas yang turun. Di lain pihak, volume ekspor beberapa komoditas andalan seperti batu bara, kelapa sawit, dan besi baja masih tumbuh masing-masing sebesar 5,1%, 56,4%, dan 18%.

"Pemerintah akan terus memantau dan mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi dunia saat ini, khususnya dampaknya terhadap ekspor-impor nasional," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, dikutip pada Selasa (8/8/2023).

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Hilirisasi juga akan dilanjutkan untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional. Selanjutnya, pemerintah akan terus meningkatkan cakupan kerja sama melalui forum internasional guna memperluas pasar ekspor produk Indonesia.

Kesepakatan Dagang antara Indonesia dan Uni Eropa

Salah satu kerja sama yang ditargetkan bisa segera dicapai, yaitu kesepakatan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

Baca Juga:
Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Dengan kesepakatan tersebut, pajak yang dikenakan atas ekspor Indonesia ke Eropa bisa dikurangi hingga 0%. Saat ini, negara-negara Uni Eropa mengenakan pajak sebesar 10% - 17% atas barang yang diimpor dari Indonesia.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya, terdapat 5 isu strategis yang perlu segera diselesaikan sehingga kesepakatan atas IEU-CEPA bisa dicapai pada akhir tahun ini.

Isu-isu yang dimaksud antara lain mengenai belanja pemerintah, standardisasi produk berwawasan lingkungan, peran BUMN, bea keluar, dan penyelesaian perselisihan investasi.

"Diharapkan kalau 5 isu ini bisa selesai maka di akhir tahun ini IEU-CEPA bisa diselesaikan. Tinggal 1 perundingan lagi," ujar Airlangga. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP