PROVINSI LAMPUNG

Ekonomi Masih Berat, Setoran Pajak Daerah Baru 21%

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 01 Juli 2017 | 10:02 WIB
Ekonomi Masih Berat, Setoran Pajak Daerah Baru 21% Salah satu sudut Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung hingga kuartal I 2017 baru 21,21% senilai Rp561,992 miliar dari target Rp2,649 triliun. Adapun, realisasi pajak daerah baru 20,81% senilai Rp498,306 miliar dari target Rp2,394 triliun.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Lampung A. Rozali mengatakan capaian PAD Lampung memang sangat bergantung pada pajak daerah. Karena itu, aparatnya akan terus mengejar target PAD agar bisa melebihi realisasi tahun lalu.

“Tapi kita akan terus berupaya mengejar target. Mudah-mudahan bisa sama dengan capaian tahun lalu. Tapi kalau realisasinya lebih, saya kira harus melihat kondisi terlebih dahulu,” ujarnya di Bandar Lampung, pekan ini

Baca Juga:
Aturan Permohonan Insentif PPh atas Investasi Padat Karya Direvisi

Pada 2016, realisasi PAD Lampung mencapai 86,33% senilai Rp2,365 triliun dari target Rp2,649 triliun. Sementara itu, untuk penerimaan pajak daerah terealisasi 83,04% senilai Rp2,050 triliun dari target Rp2,394 triliun.

Rozali mengungkapkan, kondisi perekonomian yang belum stabil memengaruhi realisasi PAD. Salah satunya dilihat dari harga beberapa komoditi yang anjlok. “Jika harga singkong normal, ini bisa sangat membantu. Tapi singkong, karet dan lainnya turun. Sepertinya kita harus usaha keras,” katanya.

Peluang lainnya, sambungnya, berasal dari warga yang mendapat pembebasan lahan dari pembangunan jalan tol trans sumatera (JTTS). ”Mereka baru saja mendapatkan uang dan mampu membeli kendaraan baru. Jadi ini membantu perputaran kendaraan di Lampung,” katanya.

Baca Juga:
Awal 2025, Pemprov Perpanjangan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadil Ibrahim mengatakan Pemprov Lampung harus terbuka untuk melakukan rasionalisasi anggaran dengan setoran pajak yang masih sangat minim itu. Apalagi jika kondisi perekonomian Lampung tidak banyak berubah.

”Untuk capaian global PAD, kan sudah berbeda dari tahun sebelumnya. Jika memungkinkan ada rasionalisasi, ya kami akan lakukan sebagai acuan dasar APBD Perubahan. Apalagi saat ini kondisi perekonomian sedang tidak mendukung,” tegasnya. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 05 Januari 2025 | 10:30 WIB PMK 81/2024

Aturan Permohonan Insentif PPh atas Investasi Padat Karya Direvisi

Minggu, 05 Januari 2025 | 09:30 WIB PROVINSI ACEH

Awal 2025, Pemprov Perpanjangan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Minggu, 05 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tak Tergolong Mewah, Langganan Netflix Tetap Kena PPN 11 Persen

Minggu, 05 Januari 2025 | 07:30 WIB PMK 48/2023

Pedagang Kini Pungut PPN Emas Perhiasan dari Konsumen Lebih Tinggi

Sabtu, 04 Januari 2025 | 17:45 WIB PER-1/PJ/2025

PER-1/PJ/2025 Terbit, Ini Keterangan Tertulis Ditjen Pajak (DJP)

Sabtu, 04 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Beri Catatan Soal Tarif PPN, PMK 131 Dinilai Masih Muat Kerancuan