PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Kuartal II/2021 Diprediksi Melaju 7,8%

Dian Kurniati | Minggu, 25 April 2021 | 06:01 WIB
Ekonomi Kuartal II/2021 Diprediksi Melaju 7,8%

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pengarahan dalam penyerahan Kredit Usaha Rakyat BNI kepada alumni program Kartu Prakerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 akan berkisar 6,9% sampai 7,8%, atau bangkit setelah mengalami kontraksi sejak kuartal II/2020. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 akan berkisar 6,9% sampai 7,8%, atau bangkit setelah mengalami kontraksi sejak kuartal II/2020.

Airlangga mengatakan pemerintah akan memanfaatkan momentum bulan puasa dan Idulfitri untuk mendorong konsumsi masyarakat. Di sisi lain, dia melihat kinerja ekspor, investasi, dan konsumsi pemerintah juga terus tumbuh pada kuartal II/2021.

"Kami melihat proyeksi ke arah recovery, di mana kami berharap ada kenaikan dari segi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, maupun dari segi ekspor," katanya melalui konferensi video, Jumat (23/4/2021).

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Airlangga mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berkisar 4,5% sampai 5,3% sepanjang tahun ini. Pemerintah memperkirakan kuartal I/2021 masih akan mengalami kontraksi 0,5% hingga minus 0,3%, tetapi akan berbalik positif pada kuartal II hingga IV/2021.

Target pertumbuhan 6,9%-7,8% pada kuartal II/2021 akan didukung komponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh 6,9%-7,9%. Sementara pada konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), pertumbuhannya ditarget 4,2%-5,0%, dan konsumsi pemerintah 7,6%-7,9%.

Sementara dari sisi investasi (pembentukan modal tetap bruto/PMTB), pertumbuhannya diproyeksi Rp6,4%-8,3%, ekspor 10,5%-12,0%, dan impor 9,5%-14%.

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Menurutnya, pemerintah akan mendorong konsumsi masyarakat ketika bulan puasa dan Lebaran dengan memastikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada aparatur sipil negara ASN), prajurit TNI/Polri, serta pegawai swasta berjalan tepat waktu.

Dia memperkirakan peredaran uang di masyarakat karena pembayaran THR akan mencapai Rp150 triliun. Kemudian, pemerintah mempercepat penyaluran program bantuan sosial senilai Rp157,4 triliun untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Misalnya, melalui program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Selain itu, ada insentif pajak untuk mendorong konsumsi kelas menengah pada sektor properti dan otomotif, yakni PPN DTP rumah tapak dan PPnBM DTP kendaraan bermotor.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Pada bulan puasa, pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim pada Hari Belanja Online Nasional edisi Ramadan, yang diagendakan pada H-10 dan H-5 Idulfitri. Setelah momentum Idulfitri, pemerintah akan memberikan stimulus pariwisata untuk mendorong kunjungan wisatawan.

Di sisi lain, Airlangga menyebut pendorong dari sisi investasi meliputi implementasi UU Cipta Kerja, suku bunga kredit rendah, dan pengerjaan proyek strategis nasional.

Adapun pada kinerja ekspor, pemerintah mengharapkan dampak positif dari pemulihan ekonomi China, peningkatan harga komoditas global, serta percepatan ekspor melalui implementasi UU Cipta Kerja. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN