INGGRIS

Dukung Sugar Tax, Peneliti Anjurkan Anak Minum Air Mineral

Redaksi DDTCNews | Selasa, 23 April 2019 | 18:36 WIB
Dukung Sugar Tax, Peneliti Anjurkan Anak Minum Air Mineral

Ilustrasi. 

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris telah memberlakukan pajak gula (sugar tax) pada minuman ringan untuk mengurangi obesitas. Kebijakan diterapkan karena minuman ringan berpemanis menjadi sumber gula terbesar kepada konsumen yang seharusnya mengonsumsi air mineral.

Peneliti Penn State University Asher Rosinger mengatakan anak-anak harus meminum air mineral setiap harinya karena itu merupakan minuman utama untuk anak-anak. Menurutnya, air mineral mencegah terjadinya penimbunan kalori yang menjadi penyebab obesitas.

“Jika mereka tidak minum air mineral, mereka mungkin akan menggantinya dengan minuman lain seperti minuman berpemanis yang kurang sehat dan memiliki lebih banyak kalori,” paparnya seperti dikutip pada Selasa (23/4/2019).

Baca Juga:
Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Dia menilai anak-anak yang tidak minum air putih dianggap mengonsumsi 93 kalori lebih banyak dari minuman manis. Penimbunan kalori diprediksi bisa meningkatkan risiko anak-anak menjadi gemuk karena 3.500 kalori cukup untuk menambah berat badan 0,5 kilogram.

Sepertiga dari anak-anak Inggris berusia 2-15 tahun dan telah dikategorikan sebagai anak dengan kelebihan berat badan atau obesitas. Sebagai perbandingan, satu dari lima remaja di Amerika Serikat (AS) dengan usia 6-19 tahun mengalami obesitas.

Rosinger bersama timnya telah menganalisis kebiasaan minum dari 8.400 anak berusia 2-19 tahun. Berdasarkan analisanya tersebut, dia menemukan 1 dari 5 anak tercatat tidak minum air mineral.

Baca Juga:
Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

Padahal, Departemen Pertanian AS merekomendasikan agar tidak lebih dari 10% kalori harian seseorang harus berasal dari gula tambahan. Sayangnya, anak-anak yang tidak mengonsumsi air mineral cenderung melampaui batas tersebut.

Minuman berpemanis penelitian ini termasuk soda, jus buah manis, minuman olahraga, minuman energi, dan minuman teh dan kopi manis. Namun, itu tidak termasuk jus buah 100%, minuman yang dimaniskan dengan pemanis nol kalori, atau minuman yang dimaniskan oleh konsumen seperti teh.

Beberapa minuman termasuk Fanta, Lucozade, Sprite, Dr Pepper dan Vimto telah mengubah resepnya sehingga mengandung kurang dari 5 gram gula tidak dipajaki. Sementara minuman seperti Coca Cola dan Pepsi telah menolak untuk mengurangi jumlah gula dalam minuman kemasannya yang mengakibatkan peningkatan harga produk.

Pemerintah memperkirakan pajak itu akan meningkatkan GBP240 juta (Rp4,39 triliun) pada tahun pertama. Kabarnya, pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk klub olahraga dan klub sarapan di sekolah.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 22 November 2024 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Kamis, 31 Oktober 2024 | 08:18 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

Selasa, 29 Oktober 2024 | 09:55 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Pentingnya Sertifikat ADIT untuk Hadapi Tantangan Lanskap Pajak Global

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi