Dukung Konsensus Global, 6 Negara Eropa Komit Hapus Pajak Digital

BRUSSELS, DDTCNews – Sebanyak 6 negara Eropa siap berkomitmen untuk meninggalkan aksi unilateral pajak layanan digital atau digital services tax (DST) sebagai bentuk dukungan terhadap konsensus global ditengah dilakukan OECD.

Negara yang dimaksud antara lain Spanyol, Prancis, Italia, Inggris, Austria, dan Turki. Mereka telah mengumumkan akan menghapus kebijakan DST. Aksi unilateral pajak digital ditinggalkan karena tidak signifikan dalam meningkatkan pendapatan negara.

"Sebanyak 6 negara telah menyatakan niat mereka menghapus pajak ini dan mengalihkankan kebijakan pada proyek internasional yang dipimpin AS," bunyi laporan El Economista, dikutip pada Minggu (19/12/2021).

Jika tidak ada aral melintang, penghapusan kebijakan DST berlaku efektif setelah konsensus global disepakati secara internasional. Hal tersebut juga menjadi jaminan kebijakan DST akan langsung digantikan oleh konsensus global khusus Pilar 1.

Saat ini, OECD masih melakukan proses negosiasi dengan lebih dari 130 negara untuk implementasi teknis konsensus global. Perhatian terbesar dari 6 negara Eropa tersebut adalah finalisasi Pilar 1 yang mengakomodir hak pemajakan pada negara pasar.

Dengan demikian, kebijakan DST akan tetap dipertahankan sampai dengan Pilar 1 konsensus global mulai berlaku. Dengan kata lain, regulasi DST masih akan berlaku paling lambat sampai dengan 31 Desember 2023.

"Mulai 2024, akan dilakukan penilaian apakah pajak digital yang dibayar perusahaan multinasional AS lebih tinggi atau tidak dari jumlah yang dibayar melalui Pilar 1 konsensus global," terangnya.

Mekanisme penilaian tersebut membuat implikasi baru negara yang sudah menerapkan aksi unilateral. Sistem kredit pajak perlu diperkenalkan apabila jumlah pembayaran dengan skema DST lebih tinggi dibandingkan dengan setoran pajak di bawah Pilar 1 konsensus global.

"Spanyol dan negara-negara Eropa lainnya harus mengembalikan kredit pajak perusahaan multinasional untuk selisih lebih pembayaran antara dua sistem pemajakan tersebut," ujarnya seperti dilansir thecorner.eu. (rig)