Duh, Sri Mulyani Sebut Kemiskinan Bisa Berbalik Seperti 10 Tahun Lalu

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi angka kemiskinan akan melonjak tajam akibat pandemi virus Corona (Covid-19), bahkan bisa kembali seperti 2011.

Sri Mulyani mengatakan proyeksi tersebut berasal dari asumsi pandemi berlangsung dalam kurun waktu Maret hingga Mei 2020. Menurutnya, virus Corona telah menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

"Jumlah angka kemiskinan akan naik. Artinya, Covid hanya Maret sampai Mei sudah sebabkan lonjakan angka kemiskinan. Bayangkan, Covid yang hanya terjadi dalam beberapa bulan, semua pencapaian pemerintah menurunkan kemiskinan dari 2011 sampai 2020 akan mengalami reverse kembali," katanya dalam rapat kerja bersama DPR secara virtual, Rabu (6/5/2020).

Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan pada September 2019 sebesar 9,22% atau mencapai 24,97 juta jiwa. Angka kemiskinan pertama kali mencapai single digit pada Mei Maret 2018, yakni 9,82% atau 25,95 juta orang. Adapun pada September 2011 tingkat kemiskinan sebesar 12,36% atau mencapai 29,89 juta jiwa.

Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah sedang mengupayakan agar tidak terjadi PHK besar-besaran dengan memberikan berbagai insentif pada hampir semua sektor usaha.

Pemerintah, sambungnya, telah menyiapkan anggaran Rp70,1 triliun untuk memberi insentif pada dunia usaha, termasuk di bidang perpajakan seperti pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%, dan percepatan restitusi PPN. Simak artikel ‘Mulai Hari Ini! Minta SK UMKM & Insentif PMK 44/2020 di DJP Online’.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sambung Sri Mulyani, jumlah pengangguran melonjak 2 juta orang hanya dalam waktu 1,5 bulan pandemi Covid-19 berlangsung.

"Ini tidak mudah. Kalau di berbagai negara, mereka memberi insentif ke perusahaan agar tidak terjadi PHK, seperti insentif pembayaran gaji ke perusahaan untuk subsidi dari pemerintah," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga berusaha menahan lonjakan angka kemiskinan dengan berbagai program jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona. Pemerintah telah menambah anggaran untuk bantuan sosial (bansos) hingga Rp110 triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi.

Jangkauan penerima berbagai program bansos tersebut pun diperluas, tidak hanya pada 20% lapisan penduduk termiskin. Selama pandemi, pemerintah menargetkan penyaluran bansos pada sekitar 60% penduduk di Indonesia.

"Belanja-belanja bansos menjadi salah satu upaya kita untuk bisa menjaga agar kemiskinan tidak semakin melonjak akibat Covid yang ditimbulkan PHK dan penurunan kegiatan ekonomi, termasuk informal dan UMKM," kata Sri Mulyani. (kaw)